Respon Konflik Perusahaan dan Masyarakat, Pusat Bentuk Tim Terpadu Dukung Gubernur
PEKANBARU,Riauandalas.com-Pemerintah Pusat mendukung langka Gubernur Riau (Gubri), Edy Natar Nasution menuntaskan persoalan konflik lahan antara perusahaan perkebunan sawit dan masyarakat dengan membentuk Tim Satgas Terpadu.
Pasalnya, masih banyak perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Provinsi Riau belum menunaikan kewajibannya melaksanakan fasilitas pembangunan kebun sawit untuk masyarakat.
Dimana perusahaan perkebunan sawit di Riau, yang baru melaksanakan partisipasi pembangunan kebun sawit masyarakat baru 56 perusahaan dari 273 perusahaan (20 persen) setara dengan 298.357,66 Ha, dari total lahan seluas 1,7 juta Ha lebih.
Hal itu disampaikan Gubri usai melakukan rapat koordinasi dengan seluruh perusahaan perkebunan sawit, bupati walikota dan Forkopimda Riau, dan para pemangku kepentingan lainnya, di Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Rabu (24/1/2024). Dalam rapat tersebut juga hadir perwakilan dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI.
Gubri mengakui, memang di Provinsi Riau masih banyak ditemukan persoalan konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat. Namun hal tersebut harus segera ditangani agar konflik ini tidak berkepanjangan.
“Tadi dari pusat pak Prayudi Syamsuri (
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ditjen Perkebunan) mendukung langkah kita untuk penyelesaian persoalan ini dengan membentuk Tim Satgas Terpadu,” kata Gubri.
Karena itu, lanjut Gubri, dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam waktu dekat juga akan memperkuat Tim Satgas Terpadu pusat dengan membentuk tim terpadu tingkat provinsi yang lebih luas lagi.
“Tim terpadu ini nanti kita akan melibatkan semua unsur. Termasuk dari Kejaksaan Tinggi Riau, Kepolisian Daerah Riau, Korem 031 Wirabima, dan lainnya. Ini semua dalam rangka agar bisa penyelesaian konflik lahan ini lebih efektif kedepannya,” sebutnya.
Ditanya seberapa optimis tim terpadu provinsi yang akan dibentuk bisa menyelesaikan persoalan konflik lahan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat, Gubri menyatakan, jika pihaknya sangat optimis bisa mencarikan solusi terkait persoalan yang ada.
“Saya kira kita harus optimis. Ini tim dari pusat juga hadir. Bahkan dalam mengatasi persoalan konflik lahan ini sudah rapat yang dipimpin Pak Menko Polhukam. Artinya tim dari pusat ini monitor kegiatan kita ini. Jadi kita di daerah bekerja pusat juga mengikuti perkembangannya,” tegasnya.
“Makanya tadi perusahaan-perusahaan perkebunan sawit yang mengikuti rapat ini, mereka diberikan kesempatan ruang, jadi manfaat lah itu. Lakukan sebaik-baiknya sesuai aturan. Kalau skema 20 persen hak masyarakat itu dapat dipenuhi berdasarkan kesempatan antar masyarakat. Tujuan kita kan itu, supaya tidak terjadi konflik. Kalau tidak ada konflik, maka masyarakat sejahtera dan perusahaan juga bisa bekerja dengan baik. Kita pemerintah mencoba memfasilitasi itu, supaya investor juga merasa nyaman berinvestasi di Riau,” tukasnya.(ndr)
