Anggota DPRD Riau Reses, Suyadi SP Dicurhati Masalah Jalan Hingga Rumah Layak Huni
PEKANBARU,Riauandalas.com- Anggota DPRD Riau, Suyadi SP melaksanakan agenda reses ke daerah pemilihan (Dapil) nya, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) selama sepekan dimulai 3 Maret 2023 lalu. Di kegiatan tersebut, Suyadi banyak mendapat aduan mulai dari masalah jalan rusak hingga rumah layak huni.
Dalam agenda yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, Sekretaris Fraksi PDIP tersebut melakukan reses di 14 desa dan dua kelurahan di Kecamatan Simpang Kanan, Bagan Sinembah, Bagan Sinembah Raya, Bangko Pusako, Pujud dan Tanjung Medan.
“Keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat kan memang untuk menyerap aspirasi. Alhamdulillah di setiap titik reses yang saya kunjungi, antusias masyarakat cukup tinggi dalam menyampaikan permasalahan di daerahnya,” ujar Suyadi, Rabu (15/3/2023).
Anggota Komisi II DPRD Riau ini menyebutkan, beberapa keluhan yang disampaikan antara lain masalah jalan. Bahwa jalan di desa dan kelurahan khususnya jalan lingkungan banyak yang rusak.
Rata-rata jalan desa/kelurahan yang rusak mencapai 40 persen. “Kondisi jalan tergolong rusak berat. Apalagi saat ini musim hujan, kerusakan jalan makin parah. Mobilitas masyarakat jadi terganggu,” kata Suyadi.
Suyadi mengakui, rata-rata jalan desa sebagian kecil yang sudah sirtu. Sedangkan sebahagian besar masih jalan tanah hasil swadaya masyarakat.
Selain jalan, menurut Suyadi, masyarakat juga curhat soal rumah yang tidak layak huni. “Ada beberapa warga kurang mampu yang mengeluhkan kondisi rumahnya yang tak layak huni,” ungkap Suyadi.
Masalah rumah ibadah disebutkan Suyadi juga dikeluhkan warga. Rata-rata rumah ibadah di desa/kelurahan butuh perawatan seperti dinding yang kusam, atap yang bocor dan sebagainya.
Dari semua aspirasi warga itu, disebutkan Suyadi akan ditampung dan ditindaklanjuti dan dilaporkan dalam agenda paripurna laporan reses nanti.
“Insyaallah aspirasi masyarakat itu akan kita perjuangkan. Kita akan berupaya mengatasi masalah yang dihadapi warga lewat kegiatan pokok pikiran atau pokir,” tutur Suyadi
Untuk itu dia minta Pemerintah Provinsi Riau memasukkan anggaran pokok pikiran (pokir) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). “Karena itu penting, kita tidak mengada-ada. Kita melihat langsung fakta di lapangan,” tegasnya. (Les)
