Tak Maksimal, Dewan Mesti Evaluasi Diri
Pengamat nilai kinerja Dewan lebih besar untuk kepentingan dan uang
PEKANBARU, Riau Andalas.com – Selama tahun 2016 kinerja DPRD Riau jauh menurun, terutama dalam program prioritas yang menyangkut masyarakat.
Hal itu disampaikan Pengamat Komunikasi Poltik Riau H Aidil Haris MSi. Menurutnya Anggota DPRD Riau harus sadar dan melakukan evaluasi diri terkait apa yang telah diperbuat untuk masyarakat. Karena selama ini khususnya tahun 2016 ini kinerja dewan tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan untuk sebagai wakil rakyat.
Adapun contoh kinerja dewan yang menjadi prioritas tersebut, seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat yang saat masih saja simpang siur dan dipenuhi keluhan. Sementara Dewan tidak begitu peduli dan yang hanya berkomentar disaat sudah dipertanyakan. Sehingga wajar saja masyarakat kecewa atas kinerja dewan saat ini.
“Sebagai Wakil Rakyat, seharunya Dewan sadar atas semua ini, karena masyarakat yang awam saja sudah bisa menilai kinerja dan apa yang telah diperbuat Anggota Dewan,” katanya Aidil Ahad (26/12).
Menurut penilaianya lagi, saat ini kinerja Dewan memang terlihat dan tergantung pada uang, yang pembahasanya harus ada uang. Pada hal apapun yang dilakukan di Lembaga DPRD itu merupakan tanggung jawab dan tidak harus menonjolkan kepentingan.
Memang katanya, tidak semua anggota dewan yang berprilaku seperti itu, tapi dimata masyarakat akan terbawa semua. Maka itu diharapkan harus ada evaluasi dan koreksi diri dan jangan hanya mengkritik pemerintahan, sementara di lembaga sendiri tidak bisa lebih baik.
“Selama ini yang banyak itu hanya mengkritik, tapi pada lembaga sendiri tidak tuntas. Maka itu bisa dinilai kritikan itu ujung-unjungnya untuk kepentingan dan sedikit-sedikit uang,” ujarnya kembali menghimbau dewan sadar dan melakukan evaluasi diri.
Lebih jauh katanya, ia juga mendengar beberapa kinerja dewan yang tidak sesuai harapan. Seperti pengesahan Raperda yang pencapaianya hanya 50 persen dari usulan. Memang katanya ia belum mengetahui berapa usulan Raperda tersebut, baik dari usulan pemerintah maupun inesiatif dewan sendiri. Namun bagaimanapun juga itu merupakan kewajiban dewan untuk kepentingan daerah.
“Kita yakin ini juga terkait kemampuan anggota dewan. Inilah salah satu bukti kalau dewan itu dipilih karena populeritas dan tidak berdasarkan kemampuan, hasilnya yang beginilah lebih mengutamakan kepentingan sendiri,” tuturnya menilai dewan seperti ugal-ugalan. (Dre)
