Mensos Risma Berikan Kemudahan Bansos Untuk Masyarakat Riau
PEKANBARU, Riauandalas.com- Lakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Ke Riau, Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini, berikan kemudahan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat Riau.
Menurut Risma, Kunker ke Riau ini juga guna meninjau lansung kemudahan tersebut, terutama terkait kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan pencairan bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) bagi warga yang berada di daerah perairan dan pulau terpecil di Provinsi Riau.
“Kami melakukan pendekatan geografis, konsepnya untuk warga yang berada di wilayah kepulauan, perairan dan terpencil. Banknya jauh, banknya yang harus datang. Jadi supaya warga ini bisa mencairkan bantuan, bank harus mendatangi pulau tersebut, apalagi kalau punya nasabah 20-50 orang,” katanya. Selasa (31/8) di Pekanbaru.
Risma juga mengatakan, jika sebelumnya ia juga sempat mendapat informasi banyaknya daerah yang belum menyalurkan bantuan dari Kemensos kepada masyarakat. Termasuk Riau seperti di daerah Pelalawan yang ada penerima bansos yang belum menerima bantuan dan karena terkendala biaya transportasi yang narak tempuhnya mencapai 4 jam untuk mencapai bank terdekat di provinsi tetangga, Kepulauan Riau.
“Untuk itu solusinya bisa dibuat pencairan per enam bulan, jangan diblokir per tiga bulan ini yang akan kita revisi nanti,” jelasnya.
Tidak hanya itu, ia juga meminta seluruh bank penyalur Bansos tersebut agar membuka blokir seluruh kartu bantuan sosial (Bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) di Provinsi Riau yang terblokir. Karena, pemblokiran ini ada pada pihak bank.
“Kemensos belum ada melakukan pemblokiran kartu. Untuk itu mulai hari ini saya minta semua blokir dibuka. Kasihan bantuan belum bisa diambil,” ujarnya.
Berdasarkan data, setidaknya ada lima kabupaten kota di Riau yang menyampaikan laporan tidak transaksi dan tidak terdistribusi tahap I dan II. Yakni, Pekanbaru, Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, dan Kampar. Totalnya dari 72.766 keluarga penerima manfaat (KPM) KPH di lima daerah tersebut, pada tahap I terdapat 74 KPM tidak terdistribusi dan 202 KPM tidak bertransaksi. Sedangkan, pada tahap II, terdapat 822 KPM tidak terdistribusi dan 2.662 KPM tidak bertransaksi.
“Ini persoalannya banyak kartu yang belum didistribusikan dan terblokir. Kok bisa belum didistribusikan, dimana kartunya sekarang? Saya minta hari ini juga didistribusikan, yang diblokir segara buka blokirnya. Ini hak orang miskin dosa tidak disalurkan,” tutup Risma. (dre)
