Pemko Kerah Kekuatan Angkut Sampah
Pengamat sebut sudah terlambat
Pekanbaru, Riau Andalas.com-Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus gesah angkut sampah yang menumpuk dilingkungan masyarakat. Bahkan untuk pengentasan penumpukan sampah tersebut Walikota Pekanbaru mengerahkan seluruh kekuatan mulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan hingga tingkat dinas-dinas terkait. Agar kedepan penumpukan sampah tidak lagi terjadi seprti sebelumnya.
Penggesahan pengakutan sampah tersebut, Pemko Pekanbaru menyerahkan dan memberikan tanggung jawab pada semua pihak terkait. Sehingga program pengangkutanya dibuat oleh masing-masih pihak yang dikerahkan. Seperti pihak kelurahan yang harus meberikan laporan setiap hari dimana lokasi adanya penumpukan sampah. Sehingga sampah-sampah itu tidak terjadi menumpuk dan segera diangkut oleh petugas yang telah ditunjuk sebelumnya.
Dari pengerahan tersebut, beberapa kecamatan juga ada yang melakukan pengangkutan sampah sendiri pada TPA. Dimana semenjak penegasan waklikota tersebut, beberap hari terakhir ini kecamatan lebih banyak dilapangan untuk pengelolaan sampah.
Kendati penegasan itu berjalan dengan lancar dan efektif atasi penupukan sampah di Pekanbaru. Namun, menurut pengamat Riau, semua itu sudah terlambat, karena permasalahan sudah membesar dan sudah menjadi keluhan oleh masyarakat sebelumnya.
“Apa yang dilakukan saat ini, memang tepat dan sudah bagus. Tapi sudah terlambat karena masyarakat sudah melakukan terlebih dahulu. Tambah lagi sudah dibantu pemerintahan provinsi,” kata Pengamat Riau Suratman HS kepada Wartawan Rabu (22/6).
Seharusnya, ini tidak harus terjadi, jika memang itu merupaka sebuah kesalahan dari pihak ketiga yang sebelumnya dipercayakan Pemko Pekanbaru, tapi Pemko harus bertanggung jawab dan tetap memiliki plening atau progra antisipasi lain yang tidak hanya menyerahkan sepenuhya begitu saja.
“Inikan kewajiban pemerintah, jika tempat kerjasama gagal Pemko harus cepat menaggapi dan memiliki sistim cadangan. Sehingga tidak terjadi yang seperti saat ini,” ujarnya.
Jadi kedepnya, kajadian yang terjadi saat ini merupakan pengalaman berharga bagi pemerintahan. Jika memang untuk pengelolaan sampah ini membutuhkan tenaga luar atau sub, Pemko juga harus memiliki perencanaan cadangan. Begitu juga dengan program lainya. “Intinya jika terjadi permasalahan, program tetap berjalan dan tidak menjadi polemik dimasyarakat maupun didaerah,” tutur Dosen Fisipol UR ini. (Dri)***
