Tanggung Jawab Berbeda, Disbun dan Dishut Tak Bisa Digabung
PEKANBARU, Riau Andalas.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai bahas dan ajukan perubahan Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru dengan DPRD Riau. Sesuai permintaan pemerintahan pusat beberapa Satuan Kerja sudah digabungkan dan dipisahkan oleh Pemprov Riau. Diantaranya, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air digabung dengan Bina Marga, Dinas Perkebunan dengan Kehutanan. Humas Sekdaprov dengan Kominfo dan Satuan Kerja lainnya yang sejalan.
Namun dari pengajuan tersebut, tidak semua disepakati DPRD Riau menjadi satu. Diantaranya Dinas Perkebunan (Disbun) yang digabung dengan Dinas Kehutanan (Dishut), karena dua satuan kerja tersebut memiliki kinerja berbeda dan tanggung jawab besar. Terutama dalam pertanggungjawaban permasalahan kebakaran yang saat ini terjadi di Riau. Sehingga tidak bisa kedua satuan kerja itu digabungkan.
Hal itu disampaikan Ketua Pansus SOTK DPRD Riau Hasmi Setiadi. Dikatakannya, menilai kondisi kebakaran yang terus terjadi di Riau saat ini, tanggung jawab dan kinerja Dinas Kehutanan sangat diperlukan. Karena tidak akan tuntas jika ada perubahan, apa lagi permasalahan itu ditangani oleh satu orang dengan porsi kinerja yang berbeda.
“Memang masih dibawah satu kementrian. Tapi teknisnya sudah berbeda. Maka itu, kita minta dipisah dan tidak digabung jadi satu,” kata Hasmi, Kamis (15/9) sore lalu.
Sedangkan untuk yang lain jelasnya, pihaknya mendukung Pemerintah melakukan perubahan dan pegabungan SOTK. Apa lagi tujuannya untuk perampingan anggaran yang telah dipersiapkan oleh Pemprov Riau sesuai sesuai dengan PP 18 tahun 2016.
Bahkan katanya, untuk perombakan tersebut, pihaknya akan segera menetapkan draf yang akan digabungkan maupun dipisah sesuai aturan. Intinya masukan yang disampaikan pada Pemprov itu juga untuk kebaikan kinerja di pemerintahan. Sehingga permasalahan yang terjadi bisa diatasi dengan maksimal.
“Mudah-mudahan dengan adanya permintaan ini, bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini di lingkungan Perkebunan maupun Kehutanan di Riau. Karena ini permasalahan yang sudah bertahun terjadi di Riau,” tuturnya. (Dri)
