INHUKesehatanPemerintahanSosial&Budaya

Pemkab Inhu juga diminta bantu para wartawan

INHU, Riauandalas.com-Pemerintah Daerah Indragiri Hulu (Inhu), Riau diminta juga memperhatikan wartawan yang juga terdampak virus corona (Covid-1), dengan mengalokasikan anggaran untuk membantu para jurnalis. 
Tidak berlebihan rasanya jika Pemkab Inhu memberikan perhatian khusus kepada wartawan. Mereka yang mewartakan banyak hal terkait penanggulangan Covid-19 di Inhu selayaknya juga masuk dalam pos anggaran bantuan sosial khusus untuk awak media (reporter), tutur Jefriadi anggota DPRD Inhu dari Fraksi Hanura.
Jumlah wartawan yang ada di Inhu jumlahnya tidak terlalu banyak. Seharusnya bisa dimasukkan dalam pos anggaran yang sudah ada, karena wartawan pun termasuk dalam kategori masyarakat yang aktif beraktivitas. Mengingat kebijakan Work From Home (WFH) sudah pasti akan mempengaruhi pendapatan Pandemi Covid-19 .
Perusahaan yang bergerak dalam dunia Pers juga kesulitan. Mereka harus berusaha mendapatkan iklan di tengah kondisi luar biasa seperti ini. Disisi lain, dengan berbagai pertimbangan, jumlah pemasang iklan pun kian menurun. Tentu saja hal itu akan berimbas pada kinerja (Salary) wartawan, sambung Jefriadi.
Artinya, sudah pasti profesi wartawan pun termasuk kelompok yang terdampak dari Covid-19 yang juga rentan atau masuk dalam kategori sebagai Orang Terkena Dampak (OTD). Wartawan yang membutuhkan bantuan untuk menunjang kelangsungan ekonomi keluarganya. Jadi, janganlah dilupakan wartawan.
Lebih jahu disampaikan, melihat anggaran penanganan Covid-19 Pemerintah Daerah Pemkab Inhu menyediakan dana sekitar Rp 90.2 M. Di dalamnya tentu termasuk dana untuk pembelian alat kesehatan, terutama alat pelindung diri, dana untuk jaring pengaman sosial atau bansos, termasuk sosialisasi.
Dengan adanya anggaran untuk covid-19 melalui dana APBD wajar-wajar saja dikeluarkan hak wartawan bagi yang meliput perkembangan dampak Virus Corona.
Ada lockdown di Pusat dan PSBB di Provinsi Riau menyebabkan banyak pihak terutama wartawan terbatas akfitasnya. Oleh karana itu diharapkan perhatian dari Pemerintah terhadap hak-hak wartawan.
Kalau mengenai teknis bukan wewenang kita bagimana cara menyurkan anggaran tersebut kita serahkan saja pada kepihak terkait , pungkas Jefriadi .