Wali Kota Hadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional
Pemko Siap Lakukan.Pengawalan dan Pengawasan Pembangunan
PEKANBARU , Riau Andalas.com– Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla membuka secara resmi
Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2017. Kegiatan itu digelar di Kantor Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (30/11). Hadir dalam kegiatan itu Walikota Pekanbaru DR H Firdaus ST MT didampingi Asisten I Azwan Msi, Kepala Inspektorat Azmi, seluruh kepala daerah se-Indonesia serta ribuan peserta. Pada kesempatan itu acara yang bertemakan ‘Sinergitas APIP APH Mengawal Pembangunan Daerah’, Menuurut Wali Kota Pekanbaru DR H Firdaus ST MT mengatakan, dalam mensejahtrrakan dan memakmurkan masyarakat dan negara yang adil , maka memerlukan nilai tambah peningkatan pembangunan di segala bidang baik yang dilaksanakan pusat maupun daerah.
“Seperti yang disampaikan pak Jusuf Kalla bahwa, di Indonesia perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh berbagai instansi. Apakah itu dari internal ataupun eksternal,” ungkap Firdaus.
Dikatakan Firdaus ia sangat mendukung dan menyambut baik apa yang telah disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Adapun tujuan Rakorwasdanas ini untuk mengawal pembangunan yang ada di daerah. Makanya angkah ini harus didukung, sehingga kedepan pembangunan di daeeah terus maju dan berkembang,” sebut Firdaus.
Firdaus menambahkan, bahwa Rakorwasdanas itu sangat banyak rmanfaatnya. Karena di dalam Rakorwasdanas itu banyak membahas berkaitan dengan pengawasan pembangunan di daerah masing-masing.
“Apa yang disampaikan Jusuf Kalla bahwa setiap kepala daerah agar bekerja sesuai aturan yang berlaku itu sangat baik.Hal itu agar kepala daerah tidak tersandung dengan masalah hukum. Jadi dengan adanya Rakorwasdanas kita lebih waspada dan peka melakukan pengawasan di daerah kita,” ungkap Firdaus.
Pada Rakorwasdanas ini juga dilakukan penandatanganan kerjasama Menteri Dalam Negeri, Kejaksaan dan Polri untuk mengawasi berjalannya pembangunan di daerah. Hal ini dilakukan agar kedepan bisa meningkatkan sinergitas dan kerjasama yang baik dengan semua stakholder.
