Pungutan Rapor Masih Terdengar, Gubri Peringatkan Sekolah
Terbukti akan ditindak tegas
PEKANBARU, Riau andalas.com – Beberapa Sekolah di Provinsi Riau sudah mulai serahkan rapor siswa semester I. Namun penyerahan rapor kepada siswa tersebut masih terdengar ada pungutan. Meskipun senbelumnya sudah diingatkan dan ditegaskan pemerintah.
Menanggapi hal tersebut Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman memperingatkan kepada pihak sekolah, guru ataupun komite untuk tidak melakukan pungutan liar (pungli) kepada wali murid dan siswa saat pembagian rapor. Akan ada sanksi tegas bagi yang tetap nekat melakukan pungli.
“Saya ingatkan, jangan lagi ada pungli apapun bentuknya saat pembagian rapor. Saya ingin dunia pendidikan kita benar benar menjadi contoh penerapan integritas, wilayah bebas praktik korupsi, karena disinilah harapan masa depan kita”, tegas Gubri.
Untuk menegaskan hal tersenbut, Gubri juga akan meminta tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) untuk bergerak mengawasi proses pembagian rapor. Serta segera bertindak cepat dan tegas jika mendapat laporan dari warga tentang adanya pungutan liar di sekolah.
Ditambahkanya, akan mencarikan jalan keluar atas kekurangan biaya operasional sekolah terutama negeri. Karena masalah biaya operasional ini sering menjadi alasan timbulnya pungli.
“Saya akan carikan jalan keluar untuk itu sehingga menutup kemungkinan adanya pungli, di tahun 2017 Pemprov Riau telah menganggarkan Bosda (Bos Daerah),” ujarnya.
Tidak hanya saat pembagian rapor, orang nomor satu di Pemerintah Provinsi Riau ini juga meminta kepada sekolah untuk tidak melakukan pungli saat penerimaan siswa baru. “Harus bersih, akuntable dan transparan.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Riau, Menghimbau kepada sekolah jangan lagi meminta biaya, karena itu sudah kewajiban sekolah untuk menyerahkan yang wajib diterima siswa.
Selain itu, ia juga meminta terkait penegasan yang telah disampaikan Gubernur Riau, karena jika tidak diidahkan akan ditindaklajuti sesuai aturan.
“Kita himbau jangan sampai terjadi, karena dampaknya sangat buruk pada pendidikan dan juga kualitas sekolah maupun guru,” tuturnya. (Dri)
