Persetujuan Hak Angket Masih Lemah
Pandangan fraksi final penggunaan hak angket
Pekanbaru, Riau Andalas.com– Meskipun usulan hak angket tentang pembayaran hutang eskalasi telah diumumkan secara resmi dalam rapat paripurna DPRD Riau. Namun penggunaanya masih lemah, karena masih banyak mekanisme penggunaan yang harus dilengkapi. Diantaranya persetujuan fraksi dari kelayakan hak angket.
Menurut Wakil Ketua DPRD Riau Manahara Manurung selaku pimpinan rapat paripurna sebelumnya, untuk penggunaan hak angket kedepan masih ada mekanisme yang harus dilakukan, yaitu persetujuan anggota fraksi yang harus sepakat dalam rapat.
“Usulan hak angket sudah diumumkan, namun masih ada mekanisme yang harus dilaksanakan selanjutnya,” kata Manahara Manurung usai rapat paripurna Kamis (10/6) sore lalu.
Adapun mekanisme selanjutnya itu, seperti pelaksanakan paripurna penyampaian hak angket dari pengusul yang akan didengarkan oleh semua fraksi. Setelah itu baru diminta penilaian atau pandangan dari fraksi layak atau tidaknya hak angket ini dilaksanakan.
“Memang hak angket merupakan hal penting anggota dewan, maka itu harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Tambah lagi persyaratan yang disampaikan pengusul sudah lengkap dan memenuhi. Sehingga pembahasanya bisa dilanjutkan,” ujar politisi PDI-P ini.
Disisi lain, salah seorang pengusul hak angket Sugianto menyampaikan, untuk penggunaan hak angket yang diusulkan tersebut banyak mekanisme yang harus dilalui. Namun bagaimanapun juga ia berharap bisa segera dituntaskan. Karena penggunaan hak angket itu merupakan kepentingan orang banyak dan juga terkait uang rakyat yang seharus disalurkan untuk rakyat dan bukan untuk pembayaran hutang. Tambah lagi pembayaran hutang itu sebelumnya tidak ada dalam pembahasan APBD.
“Untuk itu kita berharap seluruh anggota dewan bisa menyetujui usulan penggunaan hak angket itu. Agar persoalan ini bisa segera dituntaskan dan mendapat titik terangnya,” harap Sugianto. (Dri)***
