Pemangkasan Harus Sesuai Pengkajian
PNS Bukan banyak, tapi salah penempatan
Pekanbaru, Riau Andalas.com-Terkait rencana pemerintah untuk melakukan pemangkasan PNS dengan melakukan pensiun dini, didukung penuh oleh DPRD Riau. Namun, sebelum melakukan pemangkasan tersebut Pemerintah harus betul-betul melalui pengkajian. Agar tidak berpengaruh pada kebutuhan kinerja.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Riau, Suhardiman Amby. Dikatakanya, banyaknya PNS tidak efektif bukan hanya kerna jumlah banyak, tapi juga salah penempatan yang tidak sesuai dengan keahlian dan juga kebutuhan dipemeritahan. Seperti salah seorang memiliki keahlian arsitek tapi ditempatkan di pendidikan. Sehingga tidak paham apa yang akan dikerjakan.
“Maka itu sebelumnya, pemerintah juga harus ada alat ukur yang jelas. Jika perlu dinuat Pansus. Agar pemangkasan bisa disesuaikan,” kata Suhardiman Rabu (8/6) sore lalu.
Kesalahan penempatan PNS itu jelasnya, kembali kepada kebijakan pemerintah sebelumnya. Dimana selama ini penerimaan PNS tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Tapi berdasarkan hubungan dan keakraban yang disegani. Sehingga banyak penempatanya tidak sesuai dengan bidang dan keahlian yang mereka miliki. Yang kemudian pekerjaan tidak efektif.
“Untuk Riau sendiri kita bisa lihat, seperti di bidang pertambangan, yang ditempatkan di sana adalah sarjana ekonomi, sarjana agama, dan sarjana lainnya, yang tidak ada kaitan dengan bidang tersebut. Karena itu, harus ada pengkajian dan evaluasi, untuk perbaikan hal ini,” ujarnya.
Akibatnya, karena tidak efektif pekerjaan yang dilakukan PNS tersebut, pemerintahkembali memberdayakan tenaga honorer. Karena mereka lebih paham apa yang akan dikerjakan dibanding dengan PNS yang bekerja dibidang-bidang tersebut.
“Justru tenaga honor lebih bagus, tambah lagi yang rajin kekantor datang pagi-pagi itu tenaga honor semua. Maka itu kita dukung yang tidak bisa bekerja itu yang harus diberhentikan atau dipensiun dinikan. Biar saja honorer yang ditetapkan,” tutur politis Hanura ini. (Dri)***
