Komisi l DPRD Inhil Berdialog Dengan GPPK
Inhil,Riau Andalas.com-Gerakan Peduli Petani Kelapa Inhil di terima oleh Ketua Komisi I DPRD Inhil, H. M. Yusuf Said di ruang banggar DPRD Inhil untuk melakukan dialog terkait dengan tuntutan mempertanyakan apa manfaat Kegiatan(Festival Kelapa Internasional) FKI .(04/10/17)
Dialog yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Inhil, H. M. Yusuf Said ini juga dihadiri oleh Kadis DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kab. Inhil, Helmi, Kabid P3D DPMPTSP Kab. Inhil, Eri yawardana, Kabag Umum DPRD Kab. Inhil, Erwandi, Massa Gerakan Peduli Petani Kelapa Inhil 14 Orang dan 4 Orang Anggota Komisi I DPRD Kab. Inhil.
Adapun beberapa tuntutan GPPK-Inhil adalah sebagai berikut,dilansir dari bualbual.com
1. Mempertanyakan apa manfaat dan dampak FKI bagi petani., sesuai dari 5 tujuan umum yang ingin di capai pemerintah dari diselenggarakannya Fki.
2. Mendesak harga kelapa agar naik. Regulasi standarisi harga kelapa.
3. Mempertayakan bagaimana progres dari SRG yg sempat di gemborkan 2015 lalu.
4. Mendorong DPRD dan pemerintah untuk membentuk BMUD yang berfokus pada hilirisasi produk kelapa
Dalam dialog itu yang tergabung di gerakan peduli petani kelapa itu mengatakan pemerintah dinilai tidak memiliki keseriusan secara tindakan terhadap permasalahan kelapa di Inhil, secara lisan memang terlihat hebat namun faktanya harga kelapa masih murah ungkapnya.
GPPK juga meminta Pemerintah segera menetapkan regulasi penetapan harga standar Kelapa dan juga menanyakan bagaimana perkembangan permasalahan Resi Gudang yang pernah di Tolak pada tahun 2015.
Selain itu, GPPK ingin Pemda Inhil agar membentuk Perda tentang Perusahaan Daerah dan Perda Pernyataan Modal tanpa adanya keterlibatan Orang/Perusahaan asing.
Dalam tanggapannya, Ketua Komisi I DPRD Inhil, H. M. Yusuf Said menyampaikan, terkait dengan kegiatan Festival Kelapa Internasional yang telah dilaksanakan, Ia telah menyampaikan kepada Bupati, agar kegiatan tersebut tidak hanya menjadi Kegiatan Ceremonial belaka, harus ada akhir dan tujuan yang bermanfaat demi kepentingan masyarakat.
“Untuk manfaat kegiatan tersebut, mungkin tidak akan dirasakan sekarang, namun membutuhkan waktu dan tentunya melalui berbagai tahapan,” ujarnya.
Mengenai BUMD, H. M. Yusuf Said sangat sepakat diadakan di Kab. Inhil.
“Kalau perlu BUMDES diadakan di setiap Desa,” ungkapnya
Ketua Komisi I DPRD Inhil ini juga menghimbau kepada seluruh GPPk untuk mengawal kinerja pemerintah dalam perbaikan kebun dan harga kelapa di Inhil.
“Tuntutan yang telah disampaikan lewat dialog ini, akan segera di sampaikan DPRD Inhil ke Pemda Kab. Inhil,”
Adv
