Efisiensi, Dewan Terima Anggaran Perjalanan Dinas Dipotong

example banner
Gedung DPRD Riau Jalan jend. Sudirman Pekanbaru-Riau

Gedung DPRD Riau Jalan jend. Sudirman Pekanbaru-Riau

*Dewan minta juga diterapkan di SKPD Riau

PEKANBARU, Riau Andalas.com– Sesuai pernyataan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran, beberapa kegiatan maupun anggaran perjalan dinas pejabat akan dilakukan penghapusan dan pemotongan. Diantaranya anggaran perjalan dinas Anggota DPRD Riau yang akan dilaksakan mulai anggaran tahun 2016 ini.

Pemotongan tersebut disambut baik, Anggota Dewan DPRD Riau, dengan catatan pemotongan tersebut juga diterapkan dilingkungan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Riau yang tujuanya sama-sama mendukung program pemerintah dalam melakukan efisisensi anggaran tersebut.

Hal itu disampaikan Wakil ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman. Dikatakanya, program yang disampaikan Gubernur Riau untuk efisiensi anggaran Riau itu merupakan langkah baik, karena akan diutamakan untuk program masyarakat. Sehingga DPRD Riau siap menerima pemotongan.

“Pemotongan itu sudah benar, tapi gubernur juga harus memotong anggaran dinas yang ada disetiap SKPD lingkungan Pemprov Riau. Agar harus sama-sama mendukung program untuk keadaan ekonomi saat ini,” kata Noviwaldy.

Selain itu katanya, pemotongan ini gubernur juga harus bersikap adil dan tegas. Sehigga untuk efisiensi anggaran semuanya harus siap sama-sama mengencangkan ikat pinggang. Agar program berjalan sesuai rencana.

Selain itu katanya, sebagai bukti dewan mendukung progran tersebut, kedepan DPRD Riau akan menerapkan sistem telekomfren. Dimana setiap ada pembahasan dengan pihak pusat akan dilakukan melalui telekomfren. Sehingga tidak ada lagi biaya perjalan dinas karena tidak ada keluar kota.

Sedangkan untuk penganggaranya, ia telah merencanakan masuk dalam APBD P Riau 2016 depan. Yang kedepanya juga akan diterapkan dengan kabupaten kota. “Kita akan minta kabupaten kota melakukan hal yang sama. Sehingga anggaran perjalanan dinas selama ini bisa diberikana untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya. (Dri)***