BPK Diminta Audit Penggunaan Dana Humas Pemkab Rohul Dinilai Kurang Transparan Dan Tidak Sesuai Regulasi

Rokan Hulu, Riau Andalas.com – Kantor Humas Pemkab Rokan Hulu dalam waktu dekat ini akan di datangi ‎Seumlah wartawan dari berbagai media mereka akan mempertanyakan penggunaan dana Humas sebesar Ratusan juta rupiah yang dinilai kurang transparan.‎

“Selama saya bertugas disini tidak pernah mendapatkan kucuran dana  dari Humas Pemkab,” kata salah seorang wartawan Media Online. “Alfian (50 TH‎ )

Hal serupa juga disampaikan, oleh Samri “Saya juga  tidak pernah dapat ,” ujarnya.

Sementara, salah seorang pemilik media, yang tidak memiliki wartawan di rohul beritanya juga hanya cofy paste mendapat kucuran dana puluhan juta rupiah setiap tahunnya ini kan Aneh, dan tidak fair namanya

Alfian  menilai pihak Humas tidak mempunyai patokan khusus dalam regulasi pembagian dana untuk media

humas dinilai tidak transparan dalam hal Pembagian anggaran lebih mirisnya lagi ada satu orang wartawan memiliki tiga media dan ketiga tiganya di akomodir

“Siapa yang dekat baru dapat Anggaran. Jadi Dasarnya seperti pertemanan, bukan mengutamakan medianya apa dan hasil karyanya seperti apa?,” ujar Alfian yang juga ketua DPC Aliansi wartawan indonesia kabupaten Rokan Hulu

Bahkan yang lebih menyakitkan ketika ingin mendapatkan kontrak kerja sama  harus ‘ngemis’ atau ‘menggertak’ baru bisa mendapatkan adv, galleri atau berita yang berkaitan dengan pihak humas

“Lalu, istilah kemitraan antara wartawan dengan pemkab itu seperti  apa?. Humas seperti tidak paham media,” tudingnya.seharusnya humas bisa memahami setiap wartawan yang bertugas di daerah itu kan di tuntut oleh redaksinya ‎untuk mencari dan mengolah berita

Yang lebih disesalkan lagi, katanya, Humas sepertinya kurang paham soal IT, sehingga kurang mempunyai kemampuan mendeteksi media, khususnya media online.

“Lucunya lagi, berita yang diposting di online hari ini , baru dua hari sudah  tak terbaca oleh google. Tapi lancar mendapatkan dana  setiap bulan. Lalu ukurannya apa kok bisa dapat dana dari Humas,” ungkapnya penuh heran.

Alfian menengarai ada monopoli anggaran  di humas sehingga media yang tidak sering mendatangi Kabag Humas tidak mendapatkan anggaran.

“Seharusnya berdasarkan asas keadilan. Adil bukan berarti sama. Kalau cetak pada oplah, online pada visitor dan radio pada jangkauan. Ini tidak dilakukan,”oleh Humas  tudingnya.

Alfian  mendesak, agar Humas Pemkab mempunyai regulasi yang jelas dalam pembagian anggaran “Apa salahnya dibagikan secara Merata kalau media kecil ya kecil pulalah pembagianya, pokoknya harus profesional dan proporsional. Kan bukan uang pribadi kabag humas,” tegasnya dengan Nada geram.

Kabag Humas Pemkab Rohul , Drs sofwn seprtinya belum memiliki tenaga yang cukup mampu dibidang IT. .Alfian Berharap hendaknya Humas terus berbenah. Dan Nilai anggaran pun Harus segera ditambah. Dan dibicarakan dengan SKPD lain. Bahkan, dengan Wakil Bupati,” Kalau pembagian tidak adil tentu akan mengakibatkan kecemburuan sosial Di kalangan Awak media.

 jika pembagian anggaran awak media  itu tidak berdasarkan regulasi, seperti oplah, visitor maupun jangkauan untuk radio.

“ terus terang kami tMeminta Kepada. BPK untuk segera Mengaudit Anggaran dana Di Bagian Humas Setdakab Rohul Agar Tidak Berpotensi Merugikan Keuangan Daerah ” tandasnya”

Lebih lanjut Alfian Mengatakan habis Lebaran Pihaknya bersama sejumlah wartawan lainnya akan Menemui kepala bagian Humas Untuk Mempertanyakan Secara detil Penggunaan Dana Humas tersebut antara lain

Dana APBD murni Tahun 2016 Untuk Humas Mencapai Berapa?
Dan Berapa Media Yang Sudah Di akomodir Pada tahun 2016 ini?
Lalu Dari Media apa saja yang sudah Melakukan kontrak Kerja sama Dengan Humas pemkab ?
Pertanyaan terakhir Berapa nominal Rupiah perpesanan? Itu Yang akan kami pertanyaan dan humas harus bisa menerangkan “pungkasnya”