Memanas.! Kisruh Refocusing Anggaran Publikasi Media, Sekretaris BPKAD Rohul Lempar Bola Panas Ke TPAD
ROKAN HULU, Riauandalas.com – Semakin memanas Ekses bola panas persoalan anggaran kerjasama Publikasi media, dari aksi di Kantor Dinas Komunikasi Informasi (Diskominfo) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), solidaritas Jurnalis Rokan Hulu Bersatu (JRHB), mendatangi Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohul.Kamis (2/7/2021) Siang
Kedatangan itu langsung dipimpin Koordinator Lapangan JRHB Panigoran Dasopang, di dampingi Ketua Solidaritas Pers Indonesia (SPI), Nuri, Kemudian Wartawan Rekam Jejak Pos, Esra Simbolon, Anggota LSM Penjara Rohul, Indra Pasaribu dan Ketua LSM Perkara Faisal Purba yang juga Reporter salah satu media
Kedatangan perwakilan JRHB ini, untuk memastikan Anggaran media tersebut langsung diterima Sekretaris BPKAD Rohul Asikin SE MM di ruang kerjanya.
Pada kesempatan itu, Asikin menyampaikan, regulasi refocusing Anggaran itu BPKAD, dirinya tidak berwenang menjawab. “Namun sekedar diskusi saya bisa,” katanya.
Lanjut Asikin, recofusing itu dilaksanakan Pemda Rohul sesuai kebijakan Pemerintah Pusat, selanjutnya di daerah dibentuk dikoodinsikan serta dilaksanakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), anggotanya dari Dinas dan Badan, diketuai Sekda.
Lanjut Asikin, kalian coba saja minta solusi kepada TAPD, mudah-mudahan ada jalan keluarnya nanti di APBD Perubahan tahun ini, imbuhnya.
Kemudian perwakilan JRHB bergegas menuju Kantor Bupati Rohul menemui Sekda H Abdul Haris S Sos, guna meminta penjelasan Ketua TAPD Rohul itu.
Namun sayangnya Sekda lagi dinas luar, sehingga Tim JRHB memperoleh keterangan yang jelas dari nara sumber resminya masih tertunda.
Ketika itu, Koordinator Lapangan JRHB P Dasopang saat diminta tanggapannya atas alokasi anggaran kerjasama Media Rohul tahun 2021 ini.
Dia menuturkan, pengurangan anggaran kerjasam Media hingga 70 Persen sangat tidak logis. “Maka JRHB akan pertanyakan sikap TAPD Rohul itu terhadap anggaran dana publikasi Pemda Rohul,” katanya.
“Saat ini kita menilai Pemda Rohul kurang menghargai kinerja jurnalis, kemudian terkait perolehan Advetorial khusus pada moment Pelantikan Bupati Rohul, sepertinya berlaku hukum Laut, ” imbuhnnya.
“Dari anggaran Rp 195 Juta sesuai penjelasan Kadis Kominfo sebanyak 75 Media Online hanya dianggarkan Rp 37,5 Juta, sisanya tentu buat Media Cetak, jelas tidak seimbang,” pungkasnya.
***(Alf-JRHB).
