Insan Perhubungan Harus Mampu Berikan Solusi Untuk masyarakat

PEKANBARU, Riauandalas.com- Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Provinsi Riau-Kepri menggelar rapat koordinasi teknis (Rakornis) bidang perhubungan darat tahun 2020. Berlangsung di Ballroom Royal Asnof Hotel, Senin (20/7).

Hadir dalam kegiatan itu Anggota DPR-RI Komisi V Syahrul Aidi Maazat Lc MA, Kepala Dinas Perhubungan kabupaten dan kota se-provinsi Riau dan seluruh Koordinator Satuan Pelayanan di lingkungan BPTD Riau.

“Hari ini kita menggelar Rakornis bersama Dinas Perhubungan se provinsi Riau dan Komisi V DPR-RI,” kata Kepala BPTD Wilayah IV Provinsi Riau-Kepri, Ardono ATD MT.

Tujuannya kata dia dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi darat kepada masyarakat di tengah tantangan strategis yang semakin hari dirasakan semakin kompleks.

“Kita dihadapkan pada tantangan strategis yang semakin berat dan perlu disikapi secara bersama-sama demi menjawab harapan masyarakat terhadap kinerja insan perhubungan dalam memberikan pelayanan jasa bidang transportasi darat yang lebih baik,” kata Ardono dalam sambutannya.

Perkembangan sosial ekonomi masyarakat, dinamika politik lokal daerah dengan adanya otonomi daerah, serta berbagai perkembangan dan perubahan yang sangat cepat harus diimbangi dengan upaya
perbaikan, penyempurnaan, dan peningkatan kinerja yang memadai.

“Sehingga kita mampu memberikan solusi terbaik terhadap setiap permasalahan serta mampu pula merespons setiap tantangan dan perubahan dengan baik,” ucap mantan Kepala BPTD Wilayah V Jambi ini.

Dirinya berharap sebagai insan perhubungan darat tidak hanya fokus pada prestasi kinerja adminitrasi saja, melainkan fokus juga terhadap permasalahan yang tejadi di masyarakat seperti peningkatan kecelakaan jalan dan kemacetan yang
masif.

“Dengan upaya bersama diharapkan dapat
menjawab dinamika persoalan yang berkembang secara nyata di masyarakat, melalui langkah solusi strategis yang hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” sebutnya.

Untuk menjawab tantangan strategis tersebut, lanjut dia kita harus dapat
menciptakan kebijakan yang saling bersinergi, baik kebijakan pusat,
maupun kebijakan daerah, sehingga menghasilkan outcome pembangunan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Pembangunan yang dimaksud bukan saja yang terkait dengan pembangunan infrastruktur / fisik, melainkan kita juga dituntut untuk membangun sistem sekaligus juga menyempurnakan sistem untuk memenuhi kebutuhan dalam penanganan tugas sebagaimana amanah
dalam undang-undang,” bebernya.

Dalam mengimplementasikan peraturan
perundang-undangan yang telah disusun dibutuhkan suatu pelaksanaan sistem dan teknis operasional, serta penyelenggaraan kebijakan yang lebih terintegrasi, dibarengi dengan tata kelola yang baik dan efektif.

“Saya ambil salah satu contoh dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni bidang pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan amanah undang-undang, untuk pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor secara berkala ini akan ada perubahan yang cukup mendasar. Pengujian berkala kendaraan bermotor tidak lagi menggunakan buku uji lagi namun telah berevolusi menjadi sebuah kartu pintar atau Bukti Lulus Uji Elektronik. Untuk itu dalam penyelenggaraan uji berkala yang ada saat ini akan mengalami perubahan sistem yang kita semua perlu mempersiapkan diri dengan baik,” terangnya.

Sistem penyelenggaraan angkutan jalan juga perlu dilakukan evaluasi. Misalnya terkait pelayanan angkutan barang, masih banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh para penyedia jasa angkutan
barang seperti kondisi kendaraan yang tidak layak dan jumlah angkutan
yang melebihi batas.

“Kondisi inilah yang harus menjadi perhatian kita semua untuk dicarikan solusinya,” pungkasnya.

Sementara Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maazat Lc MA mengaku sangat berterimakasih kepada kepala BPTD Wilayah IV Riau – Kepri, karena telah bersedia menyelenggarakan Rakornis ini.

“Ini yang kami harapkan sebelumnya. Karena melalui Rakornis bisa menyamakan persepsi dan menyusun program apa yang akan kami sampaikan di tingkat pusat. Terutama terkait program kebutuhan dan keselamatan masyarakat,” sebutnya.

Sebelumnya katanya, ia juga sudah melakukan pertemuan dengan gubernur Riau dan juga walikota dan bupati se Provinsi Riau. Di mana dalam pertemuan itu membahas terkait kebutuhan Riau yang minta bantuan pada tingkat pusat. Salah satunya terkait sarana transportasi yang ada di bawah Dinas Perhubungan serta BPTD Wilayah IV Riau-Kepri.

“Jadi dalam Rakor ini semua kita rangkum dan yang kedepannya jadi bahan bagi saya memperjuangkan pada pusat dan sebagai bahan dalam rapat nanti,” katanya.

Karena jelasnya, jika cuma menyampaikan secara lisan tanpa data, ia memastikan tidak akan bisa berjalan. Maka itu harus ada kebijakan bersama apa yang menjadi program kedepan.

“Untuk BPTD kita juga sudah melihat memiliki berbagai program. Salah satunya terkait sarana transportasi penyeberangan, terminal dan lainya. Terutama program terkait keselamatan masyarakat yang sangat penting dipertahankan,” tuturnya.

Sebagai anggota komisi V DPR RI, ia menyatakan siap memperjuangkan Riau dengan maksimal. Dimana perjuangan itu juga tidak lepas dari dukungan dan peran instansi yang ada di daerah.

“Maka Itu sekali lagi dengan adanya Rakornis BPTD Wilayah IV Riau dan Kepri ini kita bisa mendapatkan rangkuman yang akan kita perjuangan di tingkat pusat,” jelasnya(.(dre)