Fraksi PPP ; Pemkab kampar tidak transparan
Pandangan Fraksi DPRD Terhadap Raperda dan RPP
KAMPAR,Riauandalas.com- Sidang Paripurna DPRD Kampar tentang Penyampaian Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan (RPP) APBD Kabupaten Kampar Anggaran 2019, di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal, ST.
Rapat Paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi tersebut dilaksanakan di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kampar. Senin (6/7/2020).
Hadir dalam kesempatan Sidang Paripurna tersebut Sekda Kampar Drs.Yusri M.Si dan Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 23 Anggota DPRD Kampar.
Dari Pandangan Tujuh Fraksi sepakat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas prestasi Pemda Kampar dalam meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya berturut-turut dari BPK-RI perwakilan Propinsi Riau dan Apresiasi atas Kinerja Pemda dalam meningkatkan PAD Kabupaten Kampar.
Seperti yang disampaikan Partai Gerindra melalui juru bicaranya yang juga Ketua Fraksi Zumrotun.S.sos mengatakan Pemda diminta untuk lebih efisiensi terhadap anggaran yang digunakan, ditengah Pendemi corona, banyak dana yang mengalami rasionalisasi anggaran, Pemda diminta untuk lebih mengutamakan penggunaan anggaran untuk skala prioritas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Fraksi Gerindra memberikan apresiasi yang tinggi terhadap prestasi pemda terhadap laporan keuangan yang mendapatkan WTP empat kali berturut-turut,selain itu menyampaikan agar pemda lebih giat mengenjot PAD.harapnya.
Gerindra juga menyoroti pejabat Teknis yang tidak mentaati aturan menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dalan mentaati peraturan yang berlaku.
Sementara itu Partai Demokrat melalui Juru Bicaranya Haswinda S.Ag memaparkan pandangan Fraksinya bahwa Pemda Kampar agar lebih meningkatkan PAD, karena dengan meningkatnya PAD, banyak Program Pemda yang dapat dilakukan.
Partai Demokrat juga berikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap prestasi Bupati Kampar dan jajaran OPD dalam upaya peningkatan PAD dan juga peningkatan pendapatan Pemda melalui sektor Perpajakan. Selain itu dirinya juga berpesan agar Pemerintah lebih kreatif dan inovatif dalam menggali PAD yang baru untuk meningkatkan pendapatan daerah.ujarnya.
Selain Fraksi Gerinda dan Fraksi Demokrat, partai Golkar juga berikan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja Pemda Kampar empat kali menerima Laporan WTP dari BPK -RI Perwakilan Propinsi Riau, Dirinya juga mengatakan bahwa tranparansi dan akuntansi serta disiplin anggaran, tentang laporan keuangan sangat dibutuhkan, dengan demikian monitoring laporan keuangan Pemda Kampar dapat terukur.
Ditambahkannya lagi, Fraksi Golkar juga berikan saran dan masukan kepada Pemda diantaranya tentang laporan keuangan yang akuntabel, dan Pemda Kampar dapat lebih efisiensi dalam penggunaan anggaran serta Pemda dapat lebih meningkat PAD.
Kemudian Fraksi PPP melalui jubirnya Muhammad Anshor S.Ag menyoroti Kurangnya transparansi Pemkab kampar terhadap hasil laporan BPK RI,seperti ada yang di sembunyikan ujarnya.
Ashor mengatakan bahwa sampai saat ini hasil pemeriksaan BPK RI hanya mendapat 1 buku saja sedangkan sebelumnya mendapat 4 buku dari hasil pemeriksaan BPK tersebut,bebernya. (Am).
