Sosialisasi Kebijakan dan Strategi Analisa Dampak Kependudukan Kota Pekanbaru tahun 2016
PEKANBARU, Riau Andalas.com — Plt. Walikota Pekanbaru H. Edward Sanger, SH, M.Si yang diwakili oleh Asisten IV Dr. Mutia Eliza, MM membuka secara resmi acara sosialisasi kebijakan dan strategi analisa dampak kependudukan Kota Pekanbaru tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) Kota Pekanbaru di ruang rapat Walikota, Selasa (08/10) pagi.
Asisten IV Dr. Mutia Eliza, MM, dalam sambutannya mengatakan, “Tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini nantinya untuk membuat kebijakan tentang pengendalian penduduk. Kita ketahui bahwa tahun 2020-2030 kita akan menghadapi bonus demografi dimana usia produktif itu lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Jadi, usia produktif ini dari 15-64 tahun. Kemudian apabila usia produktif ini berkualitas dan baik maka negara tersebut akan maju dan berkembang. Namun, apabila bonus demografi ini tidak kita manfaatkan dan tidak kita tingkatkan kualitas masyarakat kita maka ini akan sia-sia dan pembangunan akan terhambat.”
“Kita berharap dengan adanya sosialisasi ini, maka instansi atau SKPD atau stakeholder bisa memahami dampaknya apabila penduduk ini tidak dikendalikan pertumbuhannya dari sekarang,” ungkapnya.
Dalam laporannya Kepala BPPMKB (Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana) Kota Pekanbaru, M. Amin, M.Si mengatakan bahwa Kota Pekanbaru dengan luas wilayah 632,26 m² saat ini memiliki jumlah penduduk 1.038.118 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 4,6 persen pertahun dan diproyeksikan di tahun 2020 jumlah penduduk Kkota Pekanbaru sebanyak 1.169.070 jiwa. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru bukan hanya disebabkan oleh angka kelahiran murni namun, juga disebabkan oleh angka migrasi yang tinggi.
Ditambahkannya, “Oleh karena itu, pemerintah Kota Pekanbaru melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan dan strategi analisa dampak kependudukan yang difasilitasi oleh perwakilan BKKBN Provinsi Riau. Sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan kependudukan sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kebijakan dalam upaya pengendalian penduduk dan pembangunan daerah, kiranya perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan suatu model solusi strategis dampak kependudukan.(rls/dw)
