Ditunjuk Tuan Rumah HAKI -RIN, Dewan Sebut Itu Peringatan
– Pemprov Jangan senang dulu
PEKANBARU, Riau Andalas.com– Ditunjuk Komiisi Pemberantasan Korupsi menjadi tuan rumah Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) dan Rembuk Integritas Nasional (RIN). DPRD Riau harap Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau senagn dulu. Pasalnya kegiatan itu bisa saja teknik KPK memberikan peringatkan untuk Riau.
Hal tersebut disampaikan Wakil ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman. Ia tidak menapik apresiasi KPK untuk Riau dalam memerangi korupsi. Namun maksud Pemprov Riau jangan senang duluan itu, agar kedepanya Pemprov Riau bisa menunjukan perubahan lebih baik lagi dari harapan KPK sebelumnya. Sehingga Riau benar-benar terbukti mejadi provinsi bebas dari korupsi.
“Maka itu saya rasa ini teknik KPK untuk memberi penegasan untuk Riau,” kata Noviwaldy Rabu (19/10).
Kegiatan ini bukan hanya Peringatan untuk lingkungan Pemprov Riau, tapi juga untuk lingkungan legislatif yang sebelumnya juga ikut berkomitmen dengan KPK untuk memerangi korupsi di daerah.
Diakuinya, Riau termasuk salah satu provinsi yang jadi sorotan oleh KPK terkait korupsi. Sehingga sangat wajar KPK memeberikan apresiasi untuk Riau yang mengalami perubahan. Hanya saja katanya, untuk kegiatan tersebut ia mempertanyakan anggaran kegiatan. Apa lagi kegiatan tersebut merupakan kegiatan nasional yang tidak ada dalam anggaran Riau. Untuk itu pemprov Riau juga harus ada titik terang menjadi tuan rumah.
“Jangan sampai acara dengan KPK, habis itu bermasalah dengan KPK,” ujarnya secara pribadi mendukung kegiatan tersebut, karena akan memberikan dampak positif pada Pemerintahan di Riau.
Sebagaimana diketahui, sesuai informasi yang disampaikan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. Kegiatan tersebut akan diselenggarakan pada 7 Desember 2016 mendatang. Dimana kegiatan tersebut merupakan apresiasi dan penilaian posistif untuk Riau.
Bahkan Andi Rachman sendiri menyampaikan, kegiatan itu tidak hanya seremoni biasa tapi saat bermamfaat Riau dalam menanamkan budaya anti korupsi hingga ke bawah. Mulai dari pemerintahan terendah. (Dri)
