Pekanbaru, Riau Andalas.com– Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pekanbaru telah mencabut surat pengutipan retribusi sampah pada 30 Juli 2016 lalu. Sehingga selam bulan agustus ini pungutan retribusi sampah di Kota Pekanbaru dihentikan.
Penghentuian tersebut hanya berlaku selama ulan Agustus 2016 yang akan kembali berlaku pada September mendatang, dimana pungutanya akan dilakukan oleh pihak Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) RW masing-masing kelurahan, sesuai kerjasama yang diselenggaraan DKP Pekanbaru kedepan dengan LKM terhitung Bulan Sepetember mendatang.
Memurut Plt DKP Pekanbaru Zulkifli. Kerjasama tersebut bertujuan untuk mengatasi permasalahan persampahan dilingkungan masing-masing masyarakat. Dimana pengelolaanya dilakukan lansung oleh masyarakat.
Namun, hal tersebut tidak semua disambut antusias masyarakat. Pasalnya, selama ini tidak semua masyarakat di Kota Pekanbaru yang bermasalah dengan sampah, termasuk pelayanan kendaraan pengangkut sampah yang selama ini hanya kendaraan porgram masyarakat sendiri. Seperti RT03 RW 04 kelurahan Tangkerang Timur pengangkutan sampah selama ini diangkut oleh masyarakat yang bersama memberikan iuran pada pengangkutan.
“Kami tidak pernah dimasuki truk sampah, jadi kami bayar pada masyarakat yang memiliki kendaraan dan bersedia mengangkut sampah dilingkungan,” kata Nurhaimi kepada Riau Andalas Senin (1/8).
Dijeleskanya, jika beberapa waktu terakhir ini Pekanbaru bermasalah dengan sampah, ia menyatakan lingkungan RW04 tidak ada mengalami permasalahan. Karena sudah ada program sendiri yang tidak tergantung pada pemerintahan.
“Kita tidak mengharapkan dan bergantung pada pemerintahan saja, tapi kita juga ada program sendiri untuk kebersihan lingkungan dari sampah ini. Dan pungutanya juga tidak besar setiap bulanya,” katanya.
Disinggung kedepanya akan ada pengelolaan sampah yang akan dilakukan pihak LKM, ia menyatakan tidak ada permasalahan. Dengan catatan tidak ada permasalahan dibelakanh hari, karena selama ini lingkungannya tidak ada permasalahan dengan sampah.
“Jangan nanti ada perubahan malah ada masalah baru. Tapi jika memang harus kita harap juga bisa dikoordinasikan dengan pihak masyarakat yang selama ini sudah bekerja, karena kasihan juga mereka yang sudah lama mengelola tampa ada permasalahan,” tuturnya. (Dri)***
