Dewan Konsultasikan SP3 Kasus Karhutla oleh Polda Ke DPR RI dan Kemen LHK
“Dewan nilai keputusan Polda Riau tidak sesuai data”
PEKANBARU, Riau Andalas.com– Tidak terima dan dinilai telah mencederai masyarakat Riau, Anggota DPRD Riau konsultasikan ketuputusan Polda Riau keluarkan SP3 penyidikan 15 perudahaan terkait kasus karhutla di Riau pada DPR RI dan Kemen LHK RI.
Adapun konsultasi dan koordinasi yang dilakukan tersebut, diantaranya, pencocokan data dan memperbandingkan data yang dimiliki DPRD Riau dengan data yang dipaparkan Polda Riau. Sehingga keputusan itu bisa diungkapkan dengan jelas dan benar.
Informasi tersebut disampaikan Sekertaris Komisi A DPRD Riau Suhardiman Amby. Dikatakannya, tindakan yang dilakukan Polda Riau yang menghentikan penyelidikan kasus
karhutla tersebut sudah dianggap mencederai seluruh masyarakat Riau dan juga menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Pasalnya, akibat kebakaran hutan yang disebabkan ulah perusahaan tersebut telah banyak merugikan masyarakat dan daerah Riau.
“Kami akan bandingkan data yang ada pada kami dengan data yang dipaparkan oleh pihak Polda Riau, disitu nanti akan terungkap kejelasanya,” kata Suhardiman Amby.
Setelah melakukan pertemuan yang digelar akhir pekan ini, Suhardiman mengatakan, pihaknya juga berencana akan turun langsung ke lokasi-lokasi kebakaran yang sebelumnya terjadi. Dimana pihaknya juga akan mengumpulkan bukti-bukti otentik terkait tindakan pembakaran hutan yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang dimaksud.
“Sebelumnya kita juga sudah memantau, kebakaran yang terjadi itu sudah masuk dalam HGU perusahaan mereka yang otomatis bertanggung jawab. Sehingga tidak ada alasan pihak Polda Riau mengatakan tidak ada alat bukti untuk penindakan,” jelasnya.
Dengan banyaknya bukti-bukti tersebut, tambahnya, perusahaan tersebut bisa dituntut secara hulum. Bahkan banyak banyak pasal berlapis yang dapat di kenakan kepada perusahaan-perusahaan
tersebut.
“Untuk itu kita akan ungkap kebenaranya, sehingga kedepan tidak ada lagi cerita perusahaan yang bisa lepas dari kelakuan sengaja pembakaran lahan,” tegasnya. (Dri)
