Ikuti ANPK yang Digelar KPK, Pemkab Rohul Konsisten Laksanakan Stranas PK
PASIR PENGARAIAN – Untuk meneguhkan kembali komitmen semua pemangku-kepentingan dan penyampaian apresiasi kepada instansi Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah yang telah berhasil menjalankan beberapa dimensi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK),
KPK selaku Koordinator Sekretariat Nasional Stranas PK menggelar Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) pada Rabu (26/8/2020) yang ditayangkan melalui akun Youtube KPK. Melalui kegiatan ANPK secara Nasional ini, Pemkab Rokan Hulu (Rohul) juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan korupsi tersebut.
Terpantau, dalam rangkaian wicara ANPK di Pemkab Rohul di hadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Rohul H. Abdul Haris S.Sos M.Si, Inspektur Inspektorat Rohul Helfiskar SH MH,Kadisnakbun Rohul CH Agung Nugroho STP dan Kepala OPD terkait, yang digelar di Aula Kantor Inspektorat Rohul, Rabu (26/8/2020).
Usai mengikuti Aksi Nasional Pencegahan Korupsi, Sekda Kabupaten Rokan Hulu H. Abdul Haris S.Sos M.Si mengatakan kegiatan ANPK ini bagaimana Pemerintah melalui Program yang dilaksanakan untuk membuat sistem dan melaksanakan regulasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Program ini juga konsisten dilakukan Pemkab Rohul dalam melaksanakan Stranas PK.
“Kegiatan hari ini adalah ANPK, Bagaimana Pemerintah melalui Program-Program yang dilaksanakan untuk membuat sistem-sistem yang nantinya bisa dijalankan bersama sehingga nanti mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan baik di Pemerintah maupun lembaga lainnya ini yang kita ikuti hari ini,” kata Sekda
Lanjut Sekda, Ada beberapa Fokus dari kegiatan ANPK ini yaitu bagaimana Instansi Pemerintah melakukan Program Kerja yang baik, seperti salah satunya dari kegiatan ini seperti bagaimana seluruh instansi Pemerintahan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk menyalurkan Subsidi dan bantuan.
“Sehingga nanti program tersebut tepat sasaran termasuk tadi kita melihat dari Kementerian Pertanian, BPJS memanfaatkan NIK, dan ini tentunya juga sudah dilakukan di Pemkab Rohul, termasuk untuk membantu masyarakat baik pemberian subsidi maupun bantuan,” ujarnya
“Seperti hari ini bantuan dalam menghadapai Pandemi Covid-19, keperluan pemanfaatan NIK dengan tujuan agar bantuan tersebut tepat sasaran, ini adalah kegiatan yang baik dilakukan,” tambah Sekda
Sekda mengaku ada beberapa fokus dalam kegiatan ANPKtersebut sesuai dengan bidang yang rentan terjadinya penyimpangan, tujuannya adalah bagaimana melaksanakan Pemerintahan yang baik, sehingga keberhasilan-keberhasilan yang sudah dilakukan baik Kementerian dan Pemda ini menjadi masukan bagi Pemkab Rohul.
“Seperti Fokus dibidang Pertanian, yang merupakan program Kementerian Pertanian bagaimana penyaluran bantuan dari kementerian itu berbasis NIK dengan tujuan bantuan tersebut tepat sasaran karena sudah melalui Verifikasi Adminduk dengan berbasis NIK,” kata Sekda
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Rohul Helfiskar SH MH mengatakan kegiatan ANPK terkait Pencegahan Korupsi ini membahas beberapa bidang, dengan tujuan penguatan kembali dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih.
“Kegiatan hari ini ada Prorgam dari KPK terkait dengan pencegahan Korupsi yang dibuka oleh Pak Presdien, ada 5 sesi yang dibahas yang harus kita ikuti, tentu ini terkait dengan kebutuhan OPD, jadi dipilih OPD terkait dari 5 sesi tersebut.
Lanjut Helfiskar, dari 5 sesi tersebut meliputi terkait penggunaan NIK, Pendistribusian bantuan-bantuan dengan menggunakan NIK. Kemudian sesi kedua mengenai e-Katalog terkait dengan pengadaan barang dan jasa, Pengelolaan Keuangan Desa, Perizinan Pelayanan Terpadu dan terkait Reformasi Birokrasi.
“Jadi ada beberapa OPD terkait topiknya yang disiapkan oleh KPK. Ini sebenarnya untuk penguatan, karena dari beberapa sesi tadi kita wajib melaporkan secara berkala kepada KPK, jadi ini tiap 3 bulan dilaporkan oleh Inspektorat, seperti Perizinan, Barang dan Jasa ini kita laporkan secara berkala, dan itu telah berjalan sebenarnya, jadi Program ini Penguatan saja, yang konsisten kita laksanakan demi mewujudkan Pemerintahan yang bersih,” kata Helfiskar.(MC/Kominfo)
