Tuntut Bea Siswa Puluhan Mahasiswa Himarohu Sweeping Kantor DPRD Rohul
ROKAN HULU, Riau Andalas. com – Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu (Himarohu) Provinsi Riau yang semula akan gelar aksi damai, kecewa karena aksi mereka tidak berhasil menemui anggota DPRD Kabupaten Rohul, sehingga mahasiswa lakukan sweeping ke ruangan kantor DPRD.
Aksi puluhan mahasiswa Himarohu Riau, Kamis (30/3/2017) sore, mendapat kawalan sejumlah personil Polres Rohul. Mahasiswa hanya bisa menemui Sekretaris Dewan (Sekwan), Sariaman serta sejumlah staf lainnya. Karena merasa kesal Akhirnya mahasiswa lakukan sweeping satu persatu ruangan Fraksi di DPRD, serta ruangan komisi yang ada.
Bahkan, para mahasiswa sempat berorasi di gang sempit dekat ruangan pimpinan DPRD Rohul, sambil meneriakan kata-kata pedas terhadap anggota DPRD Rohul karena tidak menemui mereka. Kemudian, mahsiswa segel pintu Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri dengan foster berisi “Kami meminta kepada Pemda Rohul agar merenovasi Sekretariat Himarohul Riau, dan mess Himarohu karena tidak layan ditempati”.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi damai, Muttaqin Nasri, kepada wartawan Media ini mengatakan mereka melakukan aksi , karena Pemkab Rohul dan DPRD Rohul terkesan sudah tidak peduli lagi dengan mahasiswa.
Bahkan dalam orasinya dan selebaran yang dibagikan mahasiswa, menuding DPRD Rohul tidak pro lagi dengan mahasiswa pada hari ini. Hal ini terbukti, pertama tidak dianggarkannya anggaran mahasiswa Rohul tahun 2017 yang seharusnya terealisasi Rp75 juta per tahun.
“Biasanya, setiap tahun Himarohu Riau dapat anggaran Rp75 juta, namun di tahun 2017 ini DPRD Rohul tidak mengganggarkannya. Kita datang untuk meminta penjelasan, namun tidak ada satupun anggota DPRD yang ngantor,” kata Muttaqin usai aksi di kantor DPRD Rohul ke sejumlah wartawan.
Di poin kedua tuntutan mahasiswa, meminta DPRD Rohul agar merenovasi mess mahasiswa dan Sekretariat Himarohu Riau di Kota Pekanbaru karena tidak layak ditempati lagi oleh mahasiswa. Juga ada point lainnya menyatakan, sejak 2013 beasiswa tidak pernah dianggarkan untuk mahasiwa, seperti beasiswa bidik misi, beasiswa prestasi, beasiswa skripsi.
“Di Undang-Undang menyampaikan, 20 persen APBD dianggarkan untuk pendidikan.Bila APBD Rohul tahun 2017 Rp1,4 triliun maka bila dibagi 20 persen maka sekitar Rp400 miliar dikemanakan uang tersebut. Kemudian, pembangunan fisik di Rohul apa, tidak ada.Ini yang kami pertanyakan dengan dunia pendidikan,” tegas Muttaqin, dari mahasiswa Fakultas Fisipol Universitas Islam Riau.
Kemudian, mahasiswa juga menuding 45 anggota DPRD Kabupaten Rohul hanya baik ke mahasiswa disaat momen Pemilihan Legislatif (Pileg). Mahasiswa meminta masyarakat tidak memilih lagi 45 anggota DPRD Rohul di Pileg 2019.
“Kita kecewa dengan 45 anggota DPRD Rohul, mengapa mereka sama sekali tidak peduli dengan masiswa,” keluh Muttaqin.
Ketua Umum Himarohu Riau, Abu Bakar juga menegaskan, Himarohu Riau sudah berkoordinasi dengan Pemkab Rohul dan DPRD Rohul, namun aspirasi mereka tidak terealisasi.Sehingga mereka sangat kecewa karena baik Pemkab Rohul dan DPRD Rohul tidak merealisasikan tiga poin aspirasi mereka, termasuk aspirasi rehabilitasi mess dan Sekretariat Himarohu Riau di Pekanbaru.
Kesal ke Ketua DPRD Rohul
Kekecewaan mahasisa bukan saja kepada 45 anggota DPRD Rohul, Himarohu Riau juga kecewa dan kesal dengan Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri yang pernah menjabat Ketua Himarohu Riau.
“Pak Kelmi mantan Ketua Himarohu Riau, dia senior kami di Himarohu Riau, tentunya kami sebagai pelanjut atau generasi beliau,” ucap Muttaqin.
Sementara Sekwan DPRD Rohul Sariaman yang menerima kedatangan puluhan mahasiswa menyatakan, ke 45 anggota DPRD Rohul sudah sejak dua hari lalu berangkat kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Pekanbaru dan Jakarta.
Dari empat komisi yang ada di Rohul, semuanya gelar Kunker selama tiga hari, sejak Rabu (29/3/2017) kemarin hingga Jumat (31/3/2017). Kunker 45 anggota DPRD Rohul dibagi tiga kelompok, dimana anggota Komisi III dan Komisi IV konsultasi masalah jalan dan PMI dengan Pemprov Riau. Sedangkan yang Kunker ke Jakarta anggota Komisi I konsultasi ke Kementrian Keuangan, terkait Dana Bagi Hasil atau DBH. Sementara anggota Komisi II konsultasi ke Kementrian Pertanian.** ( Miswan)
