Indra”saya masih Ketua Golkar Versi Ancol
PEKANBARU, (RA) – Ketua Koordinator Wilayah Partai Golkar Provinsi Riau-Kepri, DR H Indra Muchlis Adnan mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan surat keputusan (SK) Nomor M.HH.AH.11.03-26 terkait pengesahan Musyawarah Nasional Golkar yang dilaksanakan di Ancol di bawah kepengurusan Agung Laksono. Sebelum SK Menkum HAM terbit, Mahkamah Partai (MP) Golkar yang diketuai Prof Muladi sudah menyatakan keabsahan Munas Ancol.
“Dari empat hakim MP, dua diantaranya mengakui Munas Ancol, sedangkan dua hakim lainnya bersikap netral. Dengan begitu, MP mengakui kepengurusan Golkar di bawah Agung Laksono, bukan Aburizal Bakrie. Kemudian, tadi pagi SK Menkum HAM juga sudah kita terima yang mengabsahkan Munas Ancol,” kata Indra Adnan saat Konferensi Pers di salah satu hotel di Pekanbaru, Selasa (10/3/15).
Mengacu surat MP, lanjut Indra Adnan, partai diminta melakukan konsolidasi hingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat II. Khusus untuk di Provinsi Riau, terkait sudah berakhirnya semua kepengurusan DPD II dan menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak di 9 kabupaten/kota, maka akan dilakukan Musyawarah Daerah (Musda) untuk seluruh kepengurusan DPD II di Riau.
“Dalam waktu dekat, kita segera melaksanakan Musda di seluruh kabupaten/kota di Riau, kemudian baru menyiapkan diri untuk pelaksanaan Pilkada di 9 daerah di Riau,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar ini.
Indra Adnan yang saat ini masih Ketua Golkar Riau versi Munas Ancol akan memasukkan berkas ke KPUD Riau dan seluruh KPUD kabupaten/kota di Riau terkait keputusan MP dan Menkum HAM itu terkait keabsahan kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono.
“Saya mengajak seluruh kader Golkar untuk kembali bersatu membesarkan partai. Kita akan akomodir semua kader dan pengurus partai yang mengakui keputusan MP di bawah kepemimpinan Agung Laksono, begitu juga bagi kader yang dipecat saat kepemimpinna Aburizal Bakrie, ini akan kita kembalikan lagi,” sebut Bupati Inhil dua periode ini didampingi sejumlah kader Golkar Riau, seperti Syafrizal, Nasir Domo, Ibrahim dan Elda Suhanura.(***)Editor:Hendri
“Dari empat hakim MP, dua diantaranya mengakui Munas Ancol, sedangkan dua hakim lainnya bersikap netral. Dengan begitu, MP mengakui kepengurusan Golkar di bawah Agung Laksono, bukan Aburizal Bakrie. Kemudian, tadi pagi SK Menkum HAM juga sudah kita terima yang mengabsahkan Munas Ancol,” kata Indra Adnan saat Konferensi Pers di salah satu hotel di Pekanbaru, Selasa (10/3/15).
Mengacu surat MP, lanjut Indra Adnan, partai diminta melakukan konsolidasi hingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat II. Khusus untuk di Provinsi Riau, terkait sudah berakhirnya semua kepengurusan DPD II dan menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak di 9 kabupaten/kota, maka akan dilakukan Musyawarah Daerah (Musda) untuk seluruh kepengurusan DPD II di Riau.
“Dalam waktu dekat, kita segera melaksanakan Musda di seluruh kabupaten/kota di Riau, kemudian baru menyiapkan diri untuk pelaksanaan Pilkada di 9 daerah di Riau,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar ini.
Indra Adnan yang saat ini masih Ketua Golkar Riau versi Munas Ancol akan memasukkan berkas ke KPUD Riau dan seluruh KPUD kabupaten/kota di Riau terkait keputusan MP dan Menkum HAM itu terkait keabsahan kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono.
“Saya mengajak seluruh kader Golkar untuk kembali bersatu membesarkan partai. Kita akan akomodir semua kader dan pengurus partai yang mengakui keputusan MP di bawah kepemimpinan Agung Laksono, begitu juga bagi kader yang dipecat saat kepemimpinna Aburizal Bakrie, ini akan kita kembalikan lagi,” sebut Bupati Inhil dua periode ini didampingi sejumlah kader Golkar Riau, seperti Syafrizal, Nasir Domo, Ibrahim dan Elda Suhanura.(***)Editor:Hendri
Sumber:Go riau
