PSR Tak Terealisasi 2022 Presiden Segera Rapatkan Keluhan Petani Sawit di Riau

PEKANBARU, Riauandalas.com- Kedatangan Presiden RI Joko Wiidodo datang Pekanbaru,  Provinsi Riau, dimanfaatkan oleh petani kelapa sawit untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan petani.

Selain menyampaikan Riau sebagai Provinsi terluas kebun kelapa sawit di Indonesia, ternyata nol persen capaian Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di 2022 untuk petani. Begitu juga dengan harga Tandan Buah Segar (TBS) petani, hanya dibeli dengan harga memprihatinkan.

Keluhan petani di Riau ini langsung disampaikan Dewan Penasehat DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) KH T Rusli Ahmad SE MM, kepada presiden.

“Pak presiden, harga TBS petani dir Riau masih dihargai pabrik Rp1800 per kilogram- Rp2.350 per kilogram. Itu karena Permentan yang mengatur tata cara penetapan harga TBS tidak berpihak kepada petani sawit. Terkhusus petani sawit swadaya yang jumlahnya 93 persen di Riau, sama sekali tidak masuk dalam perlindungan permentan tersebut,” ujar Rusli Ahmad.

Kemudian, Permentan tersebut hanya mengikat ke Petani bermitra yang tidak lebih dari 7 persen yang ada di Riau. Kemudian program strategis PSR juga sangat ironis dan memprihatinkan.

“Dengan gagalnya capaian PSR Nasional, dan di Riau sebagai provinsi terluas kebun sawit nya nol persen capaian PSR di 2022. Bukan cuman Riau, beberapa Provinsi lainnya juga nol persen capaian PSR. Ini yang jadi catatan kepada Bapak Presiden,” ujar Rusli Ahmad kepada presiden Jokowi.

Bapak presiden, kata Rusli Ahmad lagi, Visi dan Misi pembangunan nasional hanya Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden. Menteri adalah pembantu Presiden, oleh karena itu jangan ada visi misi Kementerian yang bertentangan dengan Program Strategis  Presiden dan Wakil Presiden, yang akhirnya menyulitkan petani.

“Persoalan PSR akan menjadi pertimbangan Pak Presiden Jokowi untuk mengevaluasi Kinerja Kementerian terkait, ini urgen dan harus gerak cepat Pak Jokowi,”ujar Rusli Ahmad yang juga tokoh pemuka agama  masyarakat Riau.

Rusli Ahmad didampingi oleh Ketua Umum DPP APKASINDO Dr Gulat ME Manurung, MPC IMA dan Sekjend DPP APKASINDO  Dr (cn) Rino Afrino ST MM CAPO, menambahkan  pemaparan dari Rusli tentang capaian PSR kepada bapak presiden.

Gulat E Manurung, secara teknis menguraikan kepada Presiden Jokowi tentang permasalahan petani, terkhusus terkait capaian PSR yang viral di akhir tahun lalu di Riau dan di Indonesia.

Capaian PSR tahun 2022 lalu adalah terendah sepanjang sejarah dan sangat mempengaruhi psikologis petani sawit untuk mengikuti arahan Presiden mengikuti PSR.

“Terus terang kami petani sawit berkecil hati dengan angka PSR di tahun 2022 yang hanya 9,4 persen dari target 180.000 haktar, disaat Pak Pak Jokowi sangat antusias menuntaskan capaian yang sudah ditargetkan,” ujar Gulat dihadapan Presiden.

Dijelaskanya juga kepada presiden, terkhusus persyaratan yang berhubungan dengan KLHK dan terakhir ditambah pula  harus bebas Gambut dari Ditjen Lingkungan Hidup (PPKL). Hal inilah kendala utama rendahnya capaian PSR di 2022.

“Kami berharap Pak Presiden segera turun tangan mengatasi kendala petani sawit mengikuti program strategis Presiden, seperti PSR dan Hilirisasi TBS Petani”, ujar Rino Sekjen APKASINDO menambah masukan kepada Presiden Jokowi.

Menurut Rino, permasalahan utama PSR, perlu duduk bersama lintas kementerian dan harus dengan serius mencari resolusi. Permasalahan PSR adalah di persyaratan, yang cukup ribet dan rumit karena petani sawit harus pontang-panting mengurus 38 persyaratan lintas kementerian, sebagaimana tertuang di Permentan nomor 3 tahun 2022.

“Harusnya permentannya menyesuaikan dengan objek dan subjek  permentan tersebut, ya petani sawit, supaya permentan tersebut bisa operasional dan Program Bapak Presiden tercapai sesuai target,” ujar Rino.

Mendengar pemaparan perwakilan petani sawit tersebut, Presiden Jokowi tampak terdiam sejenak sambil mengkerutkan kening.

Presiden mengatakan, segera dikomunikasikan rincian kendala dan hambatan PSR di Riau ini, serta kendala Program BPDPKS lainnya untuk kemudian segera  dirapatkan di Jakarta.***