Kelengkapan Rencana Kerja, Kesulitan Riau Dapatkan APBN
PEKANBARU, Riauandalas.Com– Hingga kini bantuan APBN ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau jauh tergolong rendah dibanding provinsi lain di Indonesia. Permasalahan itu bukan kesengajaan pemerintah pusat pilih kasih dalam memberikan bantuan. Namun, kembali pada daerah yang dinilai masih kurang serius dalam pengajuan.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPD RI Drs H Gafar Usman MM, saat mengunjungi Dinas Pariwisata Riau Rabu (18/1). Dikatakanya, selama ini pengajuan yang dilakukan pemerintah Riau masih kurang lengkap dan kurang detil. Sehingga merealisasikan bantuan pemerintah pusat masih banyak pertimbangan.
“Sebenarnya mengajukan bantuan APBN itu tidaklah sulit, jika perencanaan kerja yang dibantu itu jelas secara rinci. Sementara pengajuan selama ini masih kurang lengkap untuk meyakinkan pemerintah pusat. Sehingga diminta kaji ulang kembali,” katanya.
Sebagai fasilatator pemerintahan daerah katanya, ia juga sedikit kewalahan untuk memperjuangkan Riau ke pemerintah pusat. Karena ia juga tidak bisa keras karena perencanaan yang diajukan pemerintah Riau masih mengambang. Untuk itu kedepan Riau harus bisa menyusun perencanaan dengan matang agar pemerintah pusat bisa enak dan gampang untuk memberikan anggaran.
“Kami juga akan enak menegaskan di pusat, jika pengajuan itu lengkap. Ibarat main voly kami tinggal smash,” ujarnya.
Lebih jauh tambahnya, selama ini daerah terlena dengan Dana Bagi Hasil (DBH) maupun Dana Alokasi Umum (DAU). Sehingga disaat DBH dan DAU bermasalah Riau jadi perpengaruh. Pada hal sesuai data di pemerintahan pusat daerah yang terpengaruh dengan DBH dan DAU itu hanya Sumatera, termasuk Riau sendiri.
Untuk itu, Pemerintahan Riau mesti bisa mempersiapkan kelengkapan sesuai perencanaan dalam pengajuan APBN lebih baik lagi. Intinya DPD RI siap untuk mendesak pemeritah pusat dalanm perealisasian. Salah satunya Dinas Pariwisata ini yang harus bisa membuat perncanaan dan meyakinkan pusat kuncurkan anggaran.
“Inilah gunanya kita reses ini, mengambil aspirasi dari daerah,” tutur Gafar Usman.
Smentara Kepala Dinas Parwisata Riau Fahmizal Usman mengakui kelemahan tersebut. Dimana selama ini Riau masih kesulitan dalam pengajuan, karena Riau juga masih mini jaringan untuk pemerintah pusat. Maka itu bagaimanapun juga Riau butuh sangat membutuhkan perpanjangan tangan seperti DPD RI ini.
“Ibarat pepatah, Riau ini seperti seorang pemancing dilaut. Tau ikan itu banyak tapi tidak tau cara lebih baik untuk mendapatkan. Mudah-mudahan dengan adanya DPD RI ini kedepan Riau bisa lebih baik lagi untuk dapat bantuan APBN. Khususnya Pariwisata Riau dalam menuju daerah wisata,” ujarnya.
Terkait persyaratan katanya, Parwisata Riau siap membuat perencanaan yang lebih baik untuk mengajukan bantuan APBN. Dimana sebelumnya pariwisata juga telah berkoordinasi dengan pusat.
“Kita juga sudah persiapkan renja, kita harap ini juga bisa dibantu DPD RI kedepan,” harap Fahmi. (Dri)
