Dewan : Menolak keberadaan Alfamart di Rokan hulu
ROKAN HULU, Riau Andalas.com – Rencana pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) untuk memberikan izin operasional, pada Alfamart terus menuai penolakan dari masyarakat dan juga DPRD Rohul.
Setelah sebelumnya Fraksi Partai Gerindra yang tegas menolak keberadaan Alfamart di rokan hulu, kini giliran fraksi Demokrat yang menyatakan penolakanya, terhadap kehadiran retail raksasa tersebut di negeri seribu suluk. Fraksi Partai Demokrat Menilai, Rencana Pemerintah Memberikan izin kepada alfamart semakin menegaskan bahwa Pemkab Rohul tidak Pro Kepada Kepentingan Masyarakat.
penolakan fraksi democrat, terhadap rencana pemkab rohul untuk memberikan izin pada alfamart ini, disampaikan langsung ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Rohul, Ermiyanti dihadapan Ratusan masyarakat yang hadir dalam kegiatan resesnnya di kecamatan rambah samo Jumaat (26/8) soreErmiyanti mengaku, saat ini dirinya telah banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait pemerian izin retail modren tersebut.
“ Saya sudah banyak menerima keluhan dari masyarakat yang resah akan adanya rencana pemerintah mengeluarkan izin alfamart ini, saya meminta pemerintah peka dengan suara-suara masyarakat, jika ini tetap dilanjutkan tentunya ini akan menjadi kebijakan tidak populis dan menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang seharusnya melindungi mereka dari para pemodal” ujarnya
Erminyanti menilai, Rencana Pemkab Rohul mengeluarkan izizn operasional alfamart ini menunjukan ketidak keperpihakan pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat kecil di rokan hulu yang saat ini masih tertekan karena melemahnya kondisi ekonomi nasional saat ini.
“jika izin alfamart ini tetap diberikan, dikawatrikan akan berdampak terhadap omset pedagang-pedagang kecil rumahan yang pastinya tidak akan mampu bersaing dengan retail modren yang memiliki modal tak terbatas” tambahnya.
Ermiyanti mengaku, fraksi demokrat saat ini tengah mengumpulkan data dan investigasi terhadap adanya laporan bahwa izin alfamart dan indomarert terindakasi sudah di keluarkan sepihak oleh pemerintah.
“ saya mendapat laporan beberapa ruko di pasirpengaraian sudah ada yang di sewa alfamart, padahal yang saya simak di media, saat ini izin alfamrt itu kan baru sebatas kajian, ini kok sudah ada yang sampai sewa ruko, ada apa? “ ujarnya
jika nantinya pemerintah tetap bersikukuh mengeluarkan izin alfamart, fraksi demokrat akan mendorong dprd untuk membaut peraturan daerah zonazi retail modern, dimana retail modren hanya boleh doberikan izin 1 gerai per 10 km. ** Alfian **
