PemerintahanPolitikRiau

APBD-P Belum Dijadwalkan, Pembangunan Riau Kembali Terancam

Gubri Hadiri Paripurna Dprd Tentang Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran Dprd Prov Riau Untuk APBDP 2016 .
Gubri Hadiri Paripurna Dprd Tentang Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran Dprd Prov Riau Untuk APBDP 2016 .

PEKANBARU, Riau Andalas.com-Hingga kini DPRD Riau belum jadwalkan Pembahasan APBD-Perubahan 2016. Pasalnya, DPRD Riau belum terima pengajuan KUA PPAS APBD-Perubahan dari Pemerintah Provinsi Riau. Sehingga pembahasan APBD-Perubahan akan berdampak pada penganggaran pembangunan, terutama pembangunan fisik yang dinilai tidak cukup waktu untuk pengerjaan.

Hal tersebut disampaikan Anggota Banggar DPRD Riau Ilyas HU. Dikataknya, jika untuk penganggaran APBD-Perubahan tersebut, pembahasannya akan dilihat dari KUA PPAS yang disampaokan TPAD Riau. Sementara semua itu belum sampai pada anggota banggar yang kemungkinan besar akan berdampak pada penganggaran pembangunan fisik seperti infrastruktur dan lainya.

“Kita belum dapat laporan pasti dari TAPD Riau, mungkin saja kesiapan KUA PPAS belum lengkap. Sehingga belum disampaikan,” katanya Rabu (24/8).

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman. jika pembahasan APBD-Perubahan tidak ada kemungkinan dilaksanakan Agustus ini sesua perencanaan sebelumnya. Karena laporan KUA PPASnya belum disampaikan pihak Pemprov Riau. Sementara untuk pembahsan itu berdasarkan laporan KUA PPAS itu.

Sedangkan terkait proses pembahasan, ia menyatakan komitmen untuk membahas APBD-Perubahan dilaksanakan dengan cepat dan singkat. Agar pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Apa lagi pembahasan itu merupakan kegiatan yang sudah jalan sebelumnya.

“Kita komitmen pembahasan tidak lama, kuncinya kembali pada TAPD untuk segera menyampaikan KUA PPAS pada DPRD Riau,” ujarnya.

Selin itu tambahnya, Dari hasil audit BPK beberapa waktu lalu, Silpa APBD Riau ada sekitar Rp 3,1 triliun. Hal itu nantinya akan menjadi dasar penghitungan TAPD Riau untuk menyusun APBD-P. Sehingga Pemprov Riau melalui SKPD  baru bisa membuat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang akan diterbitkan Pergubnya yang selanjutnya baru disusun KUA PPAS APBD-P yang berasal dari RKPD.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat proses penyusunan itu segera dilengkapi dan disampaikan pada DPRD Riau. Setelah itu lansung kita bahas dan dianggarkan,” tutur poltisi Demokrad ini. (Dri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *