2000 RLH Ciptada Riau, Masuk APBD Perubahan
Pekanbaru, Riau Andalas.com-Meskipun program sejuta rumah yang diwacanakan Presiden RI Jokowidodo terkendala aturan dan lahan. Pemprov Riau tetap bahas perealisasian Rumah Layak Huni (RLH) untuk masyarakat tidak mampu dan masyarakat bepernghasilan rendah (MBR) yang di Riau. Pasalnya untuk bantuan RLH tersebut Pemprov Riau melalui Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air (Ciptada) Riau, sudah mendapatkan cela yang sebelumnya sudah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Sehingga masyarakat Riau tetap bisa diberikan bantuah RLH.
Menurut Kepala Dinas Ciptada Riau Dwi Agus Sumarno, perealisasian RLH tersebut dimasukan pada anggaran perubahan mendatang. Dimana RLH yang berjumlah sekitar 2000 unit dari APBD Riau itu akan direalisasikan pada setiap kabupaten kota yang ada di Riau. Sedangkan untuk pengerjaanya akan dilkukan oleh masyarakat sendiri melalui organisasi masyarakat sekitar (OMS) sekabupaten kota.
“Sebelumnya kita sudah menyampaikan Riau tidak ada permasalahan untuk perealisasian RLH ini. Maka itu kita masukan dalam APBD Perubahan ini,” kata Dwi.
Memang katanya, sebelumnya Ciptada Riau banyak terkendala dalam menjalankan kegiatan, yaitu terkait kewenangan. Kendati demikian pihaknya tetap mengupayakan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa dilaksanakan. Diantaranya dengan mengkoordinasikan kegiatan dengan pihak yang memiliki kewenangan seperti kabupaten kota. Intinya pembangunan dan kegiatan masyarakat ini tetap diupayakan berjalan. Diantaranya bantuan RLH untuk masyarakat ini.
“Sebelumnya kita juga sudah koordinasikan dengan DPRD Riau. Dimana untuk kegiatan yang bukan kewenangan akan dibahas DPRD Riau. Sehingga bantuan masyarakat tetap bisa direalisasikan sebagaimana mestinya,” ujar Dwi lagi.
Untuk pengupayaan program pembangunan RLH di Riau itu tetap jalan. Ia bersama pihak Ciptada Riau sudah mengupayakan pada pemerintah pusat secara maksimal. Bahkan pengupayaannya tidak hanya pembangunan RLH yang berjumlah 2000 dari APBD Riau, tapi juga 6000 RLH dari APBN yang sebelumnya telah dinberikan pemerintah pusat.
“Memang sebelumnya ada kendala pada aturan, tapi sesui koordinasi dengan kemendagri insya allah Riau bisa menjalankan. Mudah-mudahan 2016 ini bisa mulai direalisasikan,” tutur mantan Kadisdik Riau ini. (Dri)***
