PEKANBARU,Riauandalas.com-Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) kembali menyuarakan aspirasi terkait penolakan relokasi dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi Riau, Selasa (19/8/2025).
RDP yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Riau ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Riau, H. Parisman Ihwan, SE, MM, didampingi jajaran Komisi II DPRD, di antaranya Soniawati, Monang Pasaribu, dan Raja Jaya.
Hadir pula sebanyak 53 perwakilan masyarakat dari dusun dan desa terdampak TNTN di Kabupaten Pelalawan
Dalam forum tersebut, Wandri Saputra Simbolon selaku perwakilan AMMP menyampaikan tiga poin utama aspirasi masyarakat:
Menolak relokasi mandiri dan tetap bertahan di lokasi tempat tinggal saat ini.
Menyatakan kesiapan untuk taat pajak demi mendukung pendapatan daerah.
Meminta pemerintah provinsi memfasilitasi audiensi dengan pemerintah pusat.
Wandri menegaskan, apabila tuntutan tersebut diabaikan, pihaknya mendesak agar seluruh pejabat terkait di Kabupaten Pelalawan – mulai dari bupati, camat, kepala desa hingga pimpinan TNTN – diproses secara hukum.
“Kami sepakat menolak relokasi. Harus ada kepastian dari pemerintah, baik daerah maupun pusat, demi keberlangsungan hidup masyarakat,” tegas Wandri.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan menyatakan siap menyampaikan aspirasi masyarakat Pelalawan ke DPR RI, khususnya kepada perwakilan rakyat dari Riau.
Hal senada disampaikan anggota Komisi II, Monang Pasaribu, yang mengingatkan agar masyarakat tetap kompak dan tidak melakukan tindakan di luar koridor hukum.
Sementara itu, Soniawati juga menegaskan akan mengawal aspirasi AMMP hingga ke pemerintah pusat.
Wandri juga meluruskan informasi yang beredar di media terkait isu penyerahan lahan seluas 3.000 hektare di Desa Bagan Limau. Ia menegaskan fakta sebenarnya berbeda, di mana terdapat penyerahan lahan dengan luas lebih kecil dan dilakukan oleh pihak tertentu, bukan masyarakat umum.
AMMP meminta agar pemerintah kabupaten maupun provinsi benar-benar melakukan telaah mendalam sebelum mengambil keputusan. Mereka berharap RDP lanjutan di DPR RI Komisi IV bisa segera dilaksanakan pada awal bulan mendatang agar masyarakat mendapat kepastian untuk masa depan mereka, terutama terkait pendidikan anak dan perekonomian keluarga. ***
0 Komentar