Bappeda Kampar Sosialisasikan panduan Verifikasi Renja SKPD

Kepala Bappeda Kampar Ir.Azwan Husin.M.Si

KAMPAR.RiauAndalas.com,-bertempat di Aula Bappeda Kab.Kampar dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Verifikasi Renja SKPD dan E-Government. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Bappeda ini  diikuti oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Kampar,Ungkap Kepala Bapeda Kab.Kampar.Ir.Azwan Husin.M.Si yang di dampingi oleh Kasubid.Perencanaan Yusdiyen Hadinata.S.Si.M.Si di Auala Kantor Bappeda kampar,Senin 03 April 2017.
Substansi yang disampaikan pada kegiatan tersebut adalah mengenai agenda pelaksanaan verifikasi rencana kerja (Renja) SKPD tahun perencanaan 2018 dan juga sosialisasi tentang e-government.jelas Azwan.
 Sesuai menurut Permendagri Nomor 54 tahun 2010, Bappeda melakukan verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD sebelum disahkan secara kolektif oleh Bupati untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala SKPD. Teknis pelaksanaan verifikasi Renja SKPD akan dilakukan dengan pertemuan bilateral antara Bappeda dengan SKPD dalam bentuk meja bilateral (desk) yang bertujuan untuk menyempurnakan Rancangan Akhir Renja SKPD dengan pokok pembahasan diantaranya adalah kepastian hasil kesepakatan musrenbang RKPD tahun sebelumnya telah tercantum dalam dokumen Renja SKPD .
Di sisi lain, paparan tentang e-government mengupas tentang definisi, manfaat, dasar hukum, serta penerapan e-government. E-govenrment pada dasarnya adalah penggunaan aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah untuk masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online. Dalam pelaksanaan e-govenrment.

Lebih jauh Azwan menjelaskan bahwa ada 5 pilar yang perlu diperhatikan yaitu kebijakan, kelembangaan, infrastruktur, aplikasi dan sumber daya manusia atau SDM. Selain, itu terdapat isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan e-government, diantaranya adalah hak akses, keamanan system, format data, kepemilikan dan kewenangan terhadap data maupun koordinasi dan kesepakatan dalam integrasi. Oleh karenanya, dari pengenalan tentang e-government tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan perencanaan penyelenggaraan e-govenrment yang tepat guna, terarah dan berkesinambungan. Jangan sampai pelaksanaan e-government tidak tepat guna dari sisi manfaat dan sasarannya, sehingga yang terjadi justru suatu pemborosan dan kegagalan,katanya (AM).