Anggaran Besar, Pembangunan Riau Tidak Ada Perubahan
“Legislator sebut Pemprov Belum Mampu”
PEKANBARU, Riau Andalas.com– Beberapa tahun terakhir pembangunan di Provinsi Riau tidak mengalami perubahan. Terutama tahun anggaran 2016 ini, pada hal dua tahun terakhir ini anggaran Riau cukup besar. Namun tidak terealisaikan dengan baik dan maksimal.
Hal tersebut disampaikan Legislator DPRD Riau, Abdul Wahid. dimana ia menilai Pemprov Riau belum mampu atau lamban dalam pengelolaan Riau. Sehingga berdampak buruk pada perkembangan masyarakat maupun daerah. Diantaranya terkait perekonomian.
“Seharusnya dengan anggaran besar yang dimiliki Riau saat ini, sudah memberikan perubahan, namun sampai saat tidak ada. Sehingga Riau boleh dikatakan jalan ditempat yang tidak ada perkembangan,” kata Abdul Wahid.
Selain itu, Ketu DPW PKB Riau ini menilai pemprov Riau juga tidak mampu untuk memanfaatkan potensi yang ada di Riau. Diantaranya dalam pengelolaan keuangan dari Pendapatan Asli Darah (PAD). Dimana seeharusnya PAD tersebut bisa dimamfaatkan untuk perkembangan daerah yang juga untuk menunjang perekonomian masyarakat.
“Sekaran itu pengelolaan itu yang belum mampu dilakukan pemprov kita. Sehingga perekonomian masyarakat kita monoton bahkan menurun,” ujarnya.
Ditambahkanya lagi, untuk pengembangan pembangunan itu Pemprov Riau seharusnya bisa menggesah pembangunan yang dinilai kunci perkembangan daerah. Seperti pembangunan infrastruktur. Jika peengggesahan pembangunan infrastruktur itu akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik. Apa lagi saat ini Pemprov Riau juga menuju daerah pariwisata yang kuncinya juga pada infrastruktur seperti jalan.
“Jika dilihat pertumbuhan ekonomi Riau saat ini jauh menurun dari tahun sebelumnya, yaitu dari 8 persen menjadi 2 persen. Sehingga bisa dinilai Pemerintah Riau tidak ada bekerja jika dibandingkan dengan pertumbuhan Nasional yang hanya mengalami penurunan 1 persen dari 6 persen tahun sebelumnya,” tutur Anggota Komsi D ini berharap pemprov Riau bisa memberikan tindakan tegas dan mengevaluasi pihak-pihak terkait. Terutama seluruh SKPD selaku pengguna anggaran. (Dri)***
