Dispenda Optimis Capai PAD,Pembayaran PBB di Pekanbaru Sudah Mulai Bergerak
PEKANBARU,RIAUANDALAS– Sejauh ini, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru optimis capai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2015. Terutama di sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang selama ini masih di nilai minim.
Demikian dikatakan Kepala Dispenda Pekanbaru, Yuliasman kepada wartawan Rabu (12/8).””Untuk pajak PBB sudah mulai bergerak. Kita optimis untuk menamba PAD, “ujarnya..
Menurut Yuliasman, untuk sektor PBB baru mulai bergerak pada waktu jatuh tempo. “Karena tren bayar masyarakat bayar memang sast dekat-dekat jatuh tempo 30 September. Biasalah, mungkin ada keperluan lain seperti urus surat, atau bayar kredit,” sebutnya.
Ditambahkan Yuliasman selain PBB pihaknya juga optimis pada pencapaian BPHTB. Namun untuk sektor lainnya seperti perhotelan dan restoran, masih minim.
“Kita jujur saja ada juga yang tidak, seperti pajak reklame, hotel, maupun restoran.
Tetapi untuk reklame dalam waktu dekat ini kita akan mengundang pemilik iklan dan pengusaha advertising membahas persoalan inii,” katanya.
Saat ini Pemko sedang berupaya meningkatkan penerimaan daerah dari potensi pajak tersebut.
Bahkan, pemerintah juga sedang mengupayakan memberikan kemudahan dalam pelayanan terhadap warga masyarakat yang
hendak membayarkan PBB melalui pembukaan unit pelayanan terpadu dan kerja sama perbankan.
Dengan dibukanya banyak akses tersebut, selain untuk memudahkan masyarakat untuk membayar, juga akan berpengaruh besar pada peningkatan penerimaan daerah.
Pemko Pekanbaru yang mengandalkan pajak dan retribusi sebagai potensi penerimaan untuk
mendukung pembangunan daerah terus menggesa peningkatan penerimaan dari PBB.
Pemko Pekanbaru menjemput bola dengan mengejar peningkatan penerimaan dari pajak dan retribusi, termasuk diantaranya adalah untuk PBB.
Selain mengoptimalkan upaya pembayaran lewat sarana yang sudah tersedia di kantor Dispenda Pekanbaru, pihaknya juga sudah membuka loket pembayaran PBB keliling bekerja sama dengan Bank Riau Kepri. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih mudah untuk membayar PBB tersebut. **(HZ)
