Pejabat Pemkab Rohul tidak Terbiasa di kritik
Kerusakan
birokrasi mulai terlihat di Rohul, hal ini dapat dilihat
dengan maraknya kasus
korupsi, kolusi dan nepotisme yang kental disegala bidang.
Hal ini dapat
dibuktikan dengan adanya konspirasi kelompok besar yang
tertata rapi
dari tingkat atas sampai ke tingkat paling bawah RT dan RW
ikut berperan aktif
dalam mensukseskan program kejahatan berjama’ah tersebut.
Berbagai
proyek besar baik yang dianggarkan melalui APBD maupun APBN
di Rohul telah di
setting dengan melibatkan pejabat eksekutif, legislatif dan
yudikatif. Ini
semuanya tidak menjadi cerita belaka, banyak kasus besar di
Rohul yang selama
ini mengendap dan tidak pernah mencuat ke permukaan. Selain
itu apabila ada kasus
terindikasi korupsi pada satu Satker atau lembaga pemerintah
lainnya,yang jadi korban hanya lah orang yang tidak makan nangkanya LSM
sebagai kontrol sosial dan Media Massa baik cetak maupun
elektronik akan
dipersulit untuk meminta informasi baik secara lisan maupun
tertulis.
Lebih
parah lagi LSM dan media massa tersebut mendapat ancaman dan
perlakuan kasar
dari orang yang merasa terancam kasusnya akan terbongkar.
Bahkan tidak
segan-segan pejabat publik tersebut dengan sengaja menyewa
bodyguard untuk
melakukan tindakan diskriminatif. Hal tersebut sangat di
luar akal sehat, sebaiknya
apabila ada kritikan yang bersifat membangun atau
mencerdaskan untuk
kesejahteraan orang banyak seharusnya diakomodir dengan baik
sesuai dengan
TUPOKSI nya sebagai badan atau pejabat publik sesuai dengan
amanat UUD 1945
Pasal 28 huruf F, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.
Kenapa pejabat eksekutif,
legislatif dan
yudikatif Rohul menutup-nutupi atau terkesan tidak
kooperatif terhadap sebuah
permasalahan….???
Mengapa setiap kali ada
kritikan dari LSM dan
media massa selalu dianggap lawan oleh badan dan pejabat
publik di Rohul,,,???
Memang
tidak
dipungkiri ada beberapa oknum yang mengatasnamakan LSM dan
Media Massa berbuat
diluar kode etiknya sebagai LSM dan Jurnalistik contohnya
seperti menggertak
atau memalak bahkan mengancam akan mempublikasikan sebuah
pemberitaan yang
dianggap salah atau kasus besar di satu Satker atau secara
personal (pejabat
publik). Tapi perlu digaris bawahi tidak semua LSM dan Media
Massa
(jurnalistik) berbuat sehina itu. Banyak LSM dan Media Massa
(Insan Pers) yang
masih menjunjung tinggi profesionalitasnya sebagai kontrol
sosial dan insan pers.
Menurutnara sumber andalas rokanHulu
Razali.
Nst alias ucok selaku Ketua DPC Front Komunitas Indonesia-Satu FKI-1) Rokan Hulu saat
di
kediamannya menjelaskan, tidak adanya transparansi dan
keterbukaan informasi
publik ini disebabkan karena belum adanya kesadaran badan
dan pejabat publik
berwenang. Ini semua dipengaruhi oleh kekuatan politis yang
merasuki birokrasi
di Rohul. Tidak hanya sampai disitu saja, beliau juga
menambahkan selama ini
banyak kasus yang tidak sempat diangkat ke permukaan salah
satu penyebabnya
adalah adanya tekanan dari atasan kepada bawahan disetiap
lintas Satker dan
lembaga pemerintah lainnya atau lebih dikenal dengan bahasa
diskriminasi, jelasnya.**(tim/M.hsb)
