Topan Minta Pemda Buat Regulasi Agar Putra Daerah Bisa Bekerja di Perusahaan
ROKAN HULU, Riau Andalas.com – Anggota Komisi I DPRD Rohul M. Syahril Topan yang juga ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) minta Pemerintah daerah, harus membuat regulasi, agar anak daerah (lokal) bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang tersebar di Rohul, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada hasil komoditi seperti karet dan kelapa sawit saja.
Membuat regulasi, untuk memecahkan permasalahan ekonomi di tengah masyarakat yang kini kian sulit, seperti halnya dirasakan para petani karet di Rohul yang bertambah terpuruk sejak beberapa tahun terakhir akibat anjloknya harga karet.
“Kita lihat saat ini harga karet jauh menurun, banyak anak daerah yang tidak bekerja. Dampaknya, kenakalan remaja, kriminal serta peredaran narkoba meningkat sehingga perlunya kesungguhaan dan pemikiran pemerintah daerah untuk membuat regulasi yang intinya bisa tingkatkan ekonomi masyarakat,” kata Topan, Rabu (7/9/2016) di ruang kerjanya.
Topan juga menyatakan, bila dilihat hingga hari ini, perusahaan yang banyak di Rohul belum terbuka terkait dalam hal penerimaan pekerjaan. Sehingga perlunya campur tangan pemerintah, lakukan pendataan jumlah tenaga kerja lokal di perusahaan yang ada, sehingga nantinya akan diketahui berapa kebutuhan tenaga kerja lokal.
“Kita harapkan hari ini, mengedepankan pemikiran tentang keadaan kita hari ini, di pemerintahan kan ada bidang-bidangnya sehingga pemerintah serius mengurus masyarakat. Kemudian yang paling terpenting, sejauh mana kesempatan kerja bagi anak daerah, kita harus buat regulasi. Kita juga mendorong rekan-rekan DPRD untuk membuat regulasi,” harap Topan.
Bukan hanya pemerintah, Topan juga mengharapkan, DPRD juga harus berfikir apa regulasi akan diperbuat mengatasi masalah tersebut. Kemudian, pemerintah juga harus bisa batasi eksodus warga pendatang ke Rohul yang akan bekerja di perusahaan besar. Karena konsep perusahaan, seharusnya selain cari keuntungan juga harus memikirkan masyarakat tempatan.
“Saat ini banyak anak-anak dan generasi kita mereka mengejar hanya bekerja sebagai tenaga honorer. Karena tidak terbukanya peluang pekerjaan di daerah kita, sehingga diketahui anak daerah sulit mendapatkan pekerjaan. Bukan bila ada pabrik anak daerah harus jadi manager, namun saat ini yang terjadi untuk tukang sapu saja perusahaan harus diimpor tenaga kerja dari luar Rohul,” ungkap Topan.
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disonakertrans) juga harus mendata berapa anak dareah bekerja di perusahaan. Setelah didata baru diketahui berapa jumlah kebutuhan anak daerah yang bekerja. “Kami harapkan, ke perusahaan utamakan anak daerah bisa bekerja,” tegasnya lagi. **Alfian**
