Mengibarkan bendera Perang Ke Menkum HAM,dan Partai Nasdem
Jakarta (RA)– Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo yang merupakan loyalis Aburizal (Ical) mengibarkan bendera perang ke Menkum HAM Yasonna Laoly. Pernyataan itu dinilai berlebihan oleh Partai NasDem yang bernaung di bawah payung KIH, pendukung pemerintah.
“Dia itu salah sasaran. Mestinya bukan menyalahkan Menkum HAM, tapi salahkan ke Mahkamah Partai Golkar yang menghasilkan keputusan,” tutur Sekjen NasDem Patrice Rio Capella saat berbincang melalui sambungan telepon, Selasa (24/3/2015).
Rio kemudian menjelaskan bahwa awal mula pengambilan keputusan oleh Menkum HAM tak serta merta mengesahkan kepengurusan Agung Laksono. Menkum HAM terlebih dahulu mengembalikan ke mekanisme internal partai dan untuk sementara masih mengakui kepengurusan hasil Munas Riau tahun 2009.
Namun kedua pihak justru memilih jalur pengadilan, yakni lewat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kubu Agung) dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat (kubu Aburizal). Rupanya kedua pengadilan itu sama-sama mengembalikan ke mekanisme internal partai juga.
Kemudian Mahkamah Partai Golkar menggelar sidang yang dipimpin oleh Muladi. Dalam beberapa kali sidang, kubu Aburizal hanya datang pada akhir persidangan. “Mahkamah Partai Golkar akhirnya memutuskan kepengurusan Agung yang sah kan? Atas dasar itulah Menkum HAM mengambil pertimbangan. Jadi bukan tiba-tiba begitu,” kata Rio kemudian.
Anggota Komisi III DPR itu lalu menegaskan bahwa KIH sama sekali tak ikut campur urusan Golkar. Partai berlambang beringin itu juga sejak awal tidak bermaksud menyeberang ke KIH. “Kemarin memang dalam pertemuan kami bahas Golkar, tapi kan itu karena isu Golkar paling up to date. Surat Menkum HAM baru muncul jam 11.00 WIB nah pada jam itu juga kami baru mulai rapat,” pungkas Rio.(Detik/Ra)
