KEPULAUAN MERANTI,Riauandalas.com – Setelah berita dugaan illegal logging di Tebingtinggi Barat viral dan menjadi sorotan publik, redaksi berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak yang paling berwenang di wilayah tersebut.
Selama 1 x 24 jam, redaksi berupaya menghubungi Kapolsek Tebingtinggi Barat, Ipda D. Turnip, S.E., untuk meminta tanggapan resmi terkait pemberitaan sebelumnya.
Hingga berita lanjutan ini diterbitkan, upaya konfirmasi tersebut belum mendapatkan tanggapan.
Tidak ada penjelasan. Tidak ada bantahan. Tidak ada klarifikasi.
Padahal, dalam pemberitaan sebelumnya, publik mempertanyakan secara terbuka soal pengawasan di wilayah hukum Polsek Tebingtinggi Barat. Dugaan pembalakan liar di Desa Tanjung Pranap dan Desa Mengkikip, serta dugaan jalur distribusi kayu ke Tanjung Balai Karimun hingga Batam, menjadi persoalan yang seharusnya dijawab oleh aparat penegak hukum di tingkat paling bawah.
Sikap diam ini justru mempertebal tanda tanya publik. Jika informasi dalam video yang beredar itu tidak benar, seharusnya ada bantahan resmi. Jika benar ada aktivitas tersebut, seharusnya ada penjelasan soal langkah apa yang sudah dan akan dilakukan.
Sebagai pejabat yang memegang komando wilayah hukum, Kapolsek tidak bisa berlindung di balik diam ketika hutan di wilayahnya diduga dibabat dan kayu diduga keluar tanpa dokumen sah.
Publik tidak menuntut vonis. Publik hanya menuntut jawaban: Sudahkah Polsek mengetahui? Sudahkah Polsek turun ke lokasi? Sudahkah ada penyelidikan awal dan koordinasi dengan instansi kehutanan?
Tanpa jawaban, wajar jika publik menduga ada pembiaran atau lemahnya pengawasan. Diam dari aparat justru menjadi bahan bakar bagi spekulasi yang lebih liar di tengah masyarakat.
Redaksi menegaskan, diamnya Kapolsek Tebingtinggi Barat tidak menutup ruang hak jawab. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya kepada Ipda D. Turnip, S.E., Kapolres Kepulauan Meranti, Polda Riau, serta instansi kehutanan terkait, kapan pun pihak-pihak tersebut bersedia memberikan penjelasan.
Sementara itu, desakan agar Kapolres Kepulauan Meranti dan Kapolda Riau turun tangan semakin menguat. Persoalan ini tidak bisa dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Jika memang ditemukan tindak pidana kehutanan, penindakan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu, hingga ke pemodal, penampung, dan penerima kayu di luar daerah.
Redaksi akan terus mengawal kasus ini hingga ada jawaban resmi dari aparat penegak hukum.(A1)**


0 Komentar