Tuntutan Dan Desakan Honorer Terkait CPNS 2018 Akan Ketua Umum PGRI Angkat Bicara.
JAKARTA,Riauandalas.com– Sehubungan dengan laporan, Desakan, Tuntutan, dari tenaga Honorer dan Pengurus PGRI Provinsi,Kabupaten/Kota, Cabang dan Ranting dari berbagai wilayah di Indonesia terkait dengan proses Rekruitmen CPNS yang dirasakan tidak memberikan keadilan bagi Honorer.
PB PGRI telah mengadakan rapat Pleno yang memutuskan sebagai berikut Mengirim surat kepada Menpan ditembuskan kepada Presiden, Mendikbud, Mensesneg, BKN, Menkeu, DPR. RI, DPD RI dan pihak terkait memohon agar.
1. Dalam jangka pendek agar rekruitmen CPNS ditunda sampai ada regulasi yang mengatur penyelesaian guru dan tenaga kependidikan Honorer baik K1 yang tercecer belum diangkat maupun K2 yang namanya sudah ada dalam data base.
Utamanya yang usianya diatas 35 tahun, telah mengabdi puluhan tahun dan mengisi ruang – ruang kelas akibat 10 tahun tidak ada rekruitmen guru.
2. Untuk memberikan rasa keadilan segera terbitkan PP tentang PPPK bagi guru, tenaga kependidikan Honorer yang berusia 35 tahun ke atas yang terdata baik K1 yang tercecer maupun K2 dan dapat dilakukan oleh Pemda masing – masing Dalam PP P3 K.
3.Peraturan disederhanakan dengan kontrak hanya sekali, memperoleh jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan serta memperoleh kesempatan mengikuti sertifikasi guru dan bagi yang sudah sertifikasi, sertifikatnya diakui untuk TPG.
4. Untuk jangka panjang pemerintah dan DPR RI agar mengagendakan untuk melakukan revisi UU ASN yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama kepada honorer untuk mengikuti rekruitmen CPNS.
5. Di masa yad Honorer yang telah mengabdi lama dan terdata dapat mengikuti rekruitmen CPNS hingga berusia 45 tahun. Pertimbangannya karena mereka telah puluhan tahun mengabdi dan puluhan tahun tidak ada rekruitmen. Mereka menunggu kesempatan yang tak kunjung tiba.
6. PGRI berdiri paling depan mengawal perjuangan honorer, dan terus melakukan berbagai upaya agar ada solusi bagi honorer. Untuk itu , kami menghimbau agar aksi soliidaritas di tempat masing2 dilakukan dengan tertib, simpatik, dan proses penbelajaran tetap dilakukan secara bergantian, jangan kelas 2 sampai kosong, anak2 didik kita harus tetap dilayani dg baik. Semoga ada jalan keluar yg baik untuk teman2 semua.
Kita percaya pemerintah memikirkan dan merumuskan jalan keluar yg terbaik untuk teman – teman Honorer Salam perjuangan, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi. ( fendi / waka )
