Terkait Penghentian Operasional PT. RSI Oleh Bupati Rohul, Ini Kata Syahril Topan
ROKAN HULU, Riau Andalas.com – Hearing Komisi I Dengan PT Rokan Sawit Industri (RSI), Senin (12/6/2017), terkait penghentian sementara operasional Pabrik Kelapa Sawit (PKS) oleh Bupati Rohul H. Suparman S. Sos,M.Si tuai Protes dari Anggota Komisi IV DPRD Rohul Muhamad Syahril Topan ST.
Bahkan ditegaskan Politisi Asal Partai Amanat Nasional (PAN), bahwa hearing Komisi I dengan PT.RSI salah alamat. Karena berdasarkan tupoksi yang sudah diatur dalam tata Tertib (Tatib) DPRD, kewenangan pengawasan lingkungan hidup seharusnya menjadi Tupoksi Komisi IV bukan Komisi I.
“Sebagai anggota Komisi IV sangat menyangkan, rekomendasi pimpinan DPRD untuk melakukan hearing PT.RSI. Seharusnya ditujukan ke Komisi IV yang jelas tupoksinya melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup” tegas Ketua DPD PAN Rohul Itu, Selasa (13/6/2017) di Pasir Pangaraian.
Kata Syahril Topan, Hearing Komisi I dengan PT.RSI dilatarbelakangi terkait kasus pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan PT.RSI,bukan persoalan Izin perusahaan. Akibat persoalan itu, berujung diberikannya sanksi paksaan larangan beroperasi sebelum izin Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).
Lanjutnya, di hearing tersebut pihak pemerintah yang dihadirkan adalah Dinas Lingkunan Hidup, yang notabenenya merupakan Mitra kerja Komisi IV.
“Saya melihat, sudah terjadi tumpang tindih kewenagan antar komisi. Kami nilai tidak elok jika dibiarkan, kesanya seolah olah DPRD itu tidak mengetahui Tupoksinya sendiri,” ungkap Topan yang juga Ketua BK DPRD Rohul.
Syahril Topan mengaku, perlu menyuarakan hal itu untuk perbaikan kinerja DPRD kedepan. Dirinya berharap, seluruh alat kelengkapan DPRD hendaknya dapat difungsikan sesui tupoksinya masing masing, serta tidak overtaking Kewenangan Komisi Lain.
“Kita meminta, agar pimpinan hendaknya mencerna dulu persoalanya apa, baru kemduian menunjuk komisi mana yang susuai tupoksinya untuk menyelesaikan persoalan itu,” kata Topan. *** (Alfian)
