Terkait Penetapan Bupati Definitif DPRD dan Pemkab Rohul Bakal Konsultasi ke Kemendagri

ROKAN HULU, Riauandalas.com– Saat ini, polemik mewarnai Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Bupati Rohul Suparman yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Karena, di dalam  SK Mendagri yang terbit 5 Januari 2018,  ternyata pemberhentian Suparman Sebagai Bupati dan penujunkan Wakil Bupati Sukiman untuk melaksankaan tugas keseharian Bupati hingga dilantik sebagai Bupati defeniif, berlaku mundur sejak 8 November 2017.

Kebingungan pun muncul dalam menafsirkan SK tersebut, karena faktanya di atas 8 November 2017 , Suparman teryata masih aktif menjabat sebagai Bupati, serta menggunakan kewenanganya sebagai Bupati Rohul. Penandatangan APBD Rohul 2018 pada 29 November 2017, salah satu kewenangan yang membuat kebingungan serta dinilai Amdigu dengan SK Mendagri tersebut.

Menghindari terjadinya kebingunan, khusunya terhadap OPD yang akan menjalankan APBD Rohul 2018, DPRD Rohul bersama Pemkab Rohul sepakat melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Riau, Dirjen otda dan Dirjen Keuangan Daerah.

“Karena, terkait SK mundur tersebut, kita‎ akan coba berkonsultasikan dengan pemerintah provinsi, Dirjen Otda dan Keuangan Daerah terkait pemberlakuan SK mundur seperti apa implikasinya. Kita harapkan mudah-mudahan tidak ada dampak antara sk dengan jalanya pemerintahan,“ ungkap Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri, kemarin sore

Kelmi menambahkan, dari Konsultasi itu nantinya diharapkan pihak Kementrian dapat memberikan jawaban tertulis yang menjadi pegangan bagi Pemkab Rohul dan DPRD Rohul,  untuk menjalankan Pemerintahan sesuai aturan.

“Agar DPRD Rohul dan Pemkab Rohul,  bisa melakukan konsultasi ke Kemendagri. Ini arahan Pak Mentri langsung yang berkomunikasi dengan kami melalui Pesan WA,” jelas Kelmi.

Pendapat berbeda terkait sah atau tidaknya APBD Rohul setelah keluarnya SK mundur pembehentian Suparman, justru disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD Rohul, Syahril Topan.

Ditegaskan Topan, APBD Rohul murni 2018 yang disahkan DPRD 29 November 2017 tetap sah, meski dalam SK Pemberhentian Suparman Tanggal 5 Januari 2018, disebutkan 8 November 2017, Suparman sudah diberhentikan menjadi Bupati.

Syahril Topan juga mengaku, secara mekanisme pembahasan KUA-PPAS dan RAPBD 2018 itu diusulkan pemerintah sudah sesuai mekanisme. Menurutnya, ketika diusulkan oleh pemerintah ke DPRD maka DPRD memiliki kewajiban untuk melakukan pembahasan dan penegsahan sebelum tanggal 31 Desember 2017.

“Sementara situasi saat itu, belum ada satupun SK yang menyatakan Suparman itu diberhentikan dari jabatanya sebagai Bupati Rohul,” katanya.

“Kita juga sudah pernah tanyakan soal ini ke pemerintah sewaktu pembahsan R-APBD 2018, apakah pembahasan R-APBD dalam situasi seperti ini tidak ada persoalan nantinya. Saat itu Pemerintah menjawab tidak ada persoalan, sehingga DPRD menjalankan tugansya membahas R-APBD hingga kemudian mensahkanya,” tambah Topan

**( Alfian)