Tak Kuasai Bidang, Wajar Gubri Evaluasi Pejabat

Tidak ada komentar 577 views
example banner

Anggota DPRD Riau karmila-sari
PEKANBARU, Riau Andalas.com– Anggota DPRD Riau sayangkan dan mulai sesalkan permasalahan yang terjadi pada beberapa pejabat tinggi SKPD lingkungan Pemprov Riau. Pasalnya, rata-rata pejabat tidak mengusai bidang yang dijabat. Sehingga wajar Gubernur Riau (Gubri) jika terus melakukan evaluasi pada pejabat di Pemprov Riau.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi B Karmila Sari, setelah mendapat informasi pejabat Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau Muhibul Basyar yang tidak mengetahui status dan jumlah luas lahan perkebunan yang ada di Riau. Diantaranya lahan perkebunan yang dimiliki PT ASPL (Andika Permata Sawit Lestari) yang baru-baru ini bermasalah dan mengalami kebakaran.

Menurutnya, ketidak tahuan Kepala Disbun Riau terhadap kepemilikan lahan PT ASPL tersebut, merupakan salah satu kekurangan yang sulit untuk diutarakan. Karena perkebunan itu merupakan bidang yang semestinya dikuasai oleh pejabat yang memangku jabatan. Data itu merupakan data sebagai bahan untuk pejabat dalam berkoordinasi dengan Gubernur sebagai pimpinan. Apa lagi dalam kondisi saat ini beberapa perkebunan milik perusahaan banyak terbakar. Sehingga wajib Kepala Dinas mengetahui berapa lahan perkebunan perusahaan yang terbakar dan berapa luas perkebunan yang dimiliki.

“Sayang saja seorangn kepala Dinas tidak memahami bidang yang dijabat. Jadi selama ini gimana cara kerjanya. Apa lagi perusahaan perkebunan di Riau itu rata-rata perusahaan besar, seperti PT ASPL ini,” Karmila Sari.

Dengan adanya kejadian seperti ini katanya, seharusnya Gubernur Riau bisa memberikan teguran. Agar kedepan tidak terulang lagi dan juga jadi pelajaran bagi pejabat lain.

Memang katanya, beberapa waktu lalu Gubernur Riau sudah melakukan evaluasi terhadap beberapa SKPD, bahkan sudah punya catatan atau rapor merah. Namu untuk lebih tegas lagi tidak ada salahnya Gubernur Riau kembali lakukan evaluasi.

“Kita harap lebih ditegaskan lagi, agar bisa berubah terutama yang sudah memiliki rapor merah,” kata Politisi Golkar ini.

Sedangkan selaku komisi yang membidangi beberapa SKPD lingkungan Pemprov Riau di DPRD Riau, pihaknya juga akan melakukan pemanggilan pada pihak terkait yang dalam permasalahan. Terutama Dinas Perkebunan yang akan mempertanyakan alasan tidak mengetahui kondisi perkebunan di Riau.

“Termasuk tentang kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2016 ini,” katanya. (Dr)***