SMA/SMK Dikelolah Provinsi, Bapedda Sebut Beban APBD Bertambah

example banner

20160420_090907
*Dewan sayangkan Pemprov sebut anggaran pendidikan jadi beban

PEKANBARU, Riau Andalas.com-Pengalihan tanggungjawab SMA/SMK ke Provinsi Riau, Bapedda Riau sebut beban tanggungan APBD Riau makin bertambah. Sehingga untuk penggunaan anggaran pemprov Riau harus kencangkan ikat pinggang karena merupakan amanah atau undang-undang yang harus di laksanakan.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Riau Rahmad Rahim beberapa waktu lalu. Dikataknya dengan masuknya SMA dan SMK pemprov Riau harus mengencangkan beberapa kegiatan yang tidak berguna. Karena untuk pendidikan tersebut anggaran pemprov Riau akan tersedot sekitar Rp900 miliar lebih belum termasuk limpahan anggaran setelah penyerahan aset sekolah.

Adapun beban tersebut katanya, seperti perehaban gedung dan pembangunan sekolah SMA dan SMK yang tersebar diseluruh kabupaten kota di Riau yang jumlahnya terus bertambah.

Namun pernyataan Bapedda tersebut disayangkan anggota DPRD Riau. Karena dinilai anggaran untuk pendidikan dijadikan beban. Pada hal pendidikan itu merupakan hal yang diutamakan untuk masyarakat yang tidak bisa dijadikan sebagai beban.

“Ini, pernyataan seperti inilah yang kita sesalkan, masa anggaran pendidikan dijadikan beban,” kata Wakil ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman Ahad (18/9).

Dijelaskanya, ia bingung Bapedda Riau menyatakan anggaran pendidikan memberatkan. Karena anggaran itu ada yang tinggal direalissikan. Sementara selama ini untuk perealisasian anggaran saja pemprov kesusahan kenapa harus sulit untuk mencari anggaran.

Tambah lagi katanya, pengelolaan SMA/SMK itu hanya pengalihan yang sudah ada anggaranya. Seperti gaji guru yang tinggal dialihkan ke provinsi dan dikurangi dari kabupaten kota. Sedangkan untuk kegiatan lain juga bana dari APBN yang tianggal dijalankan.

“Bukan beban bertambah, mungkin saja pejabat kita yang tidak sanggup menjalankan,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi E DPRD Riau M Adil, selaku membidangi pendidikan, ia menilai Bapedda Riau tidak paham dengan anggaran pendidikan. Untuk itu ia menegaskan kepala daerah mengganti dengan pejabat yang lebih paham.

“Pedidikan itu wajib dutamakann sehingga tidak ada kata-kata berat dan jadi beban. Makanya kita suruh ganti saja itu kepala Bapeddanya,” tegas M Adil.

Dijelaskan Legislatif Dapil Meranti ini. Saat ini APBD Riau mencapai sebesar Rp10,3 triliun yang diajukan. Sehingga tidak wajar Pemerintah katakan anggaran pendidikan jadi beban.

“Untuk hal ini, gubernur harus tegas juga, agar tidak jadi permasalahan pada perealisasian kedepan. Apa lagi untuk perealisasian pemprov masih bermasalahan,” tuturnya. (Dri)***