SIMPANG SIUR PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG SERTIJAB KEPALA DAERAH

kurnia_spd[1]
RokanHuluRiau andalas. Com –..Jangan dihambek kobou molabuh mati induknyo dalam pribahasa melayu tentang bupati terpilih yang penuh arti dalam bahasa Politk demikian di katakana. Ketua anak kemenakan suku melayu luhak kepenuhan. kurnia s.pd m.si senin29/2/2016 pada jam istirahatnya di pasir pengaraian.
Dikatakannya Berdasarkan undanga-undang belum ada di jumpai kempemimpinan yang dua lisme di Indonesia namun Hukum terbagi dua hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis terbagi dua: pidana dan perdata. Hukum tidak tertulis yaitu Hukum adat. Hukum adat bersendikan sarak ,sarak bersendikan kita buallahjelasnya .
Jika suparman-Sukiman selaku bupati dan wakil bupati terpilih telah di SK kan maka otomatis pemerintah yang digantikan akan menyerahkan Jabatannya sehingga tidak ada kepemimpinan dua lisme.jelas kurnia s.pd m.si tentang pengangkatan bupati yang terpilih akan di sertijab ” jelasnya Saat di temui pada saat jam istirahat.
Namun menanggapi pendapat yang di sampaikan oleh Kurnia,Tengku Rafli Armen selaku ketua lembaga adat melayu Kabupaten Rokan hulu (LAMROHUL) berdasarkan informasi yang berbeda tentang kempimpinan bupati terpilih yang hingga saat ini masih simpangsiur kebenarannya bagaikan kata pepatah rambah Hangek tadah dari pado goleh .
artinya orang yang berkepentingan tenang-tenang saja namun orang yang diluar system ikut menyibukkan diri bahkan lebih sebuk dari yang semestinya sibuk ,dalam mengemban tugas.. Harapannya kita ikuti saja aturan yang ada, jika habis masa jabatan yang lama maka akan di gantikan dengan bupati terpilih (sertijab)
yang sudah di atur dalam peraturan perundangan yang ada dan sesuai dengan prosedur yang ada masa jabatan Habis maka di angkat Pejabat sementara (PJS) sembari persiapan dalam pelantikan. Di minta kepada masyarakat lebih bijak menanggapi isu yang beredar jelasnya saat di temui di ruang dinasnya pada hari yang sama.*** Lisa

Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "SIMPANG SIUR PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG SERTIJAB KEPALA DAERAH"