Seharus nya Inspektorat memberikan Contoh yang baik kepada Satker yang ada dalam penyusunan RUP .
INHU,Riauandalas.com –Inspektorat adalah sebagai pengawas disetiap wilayah,seperti di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.
Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu yang dipimpin oleh Boike Sitinjak yang sebelum nya menurut informasi nya adalah sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) dan diminta oleh Bupati Kab Inhu Yopi Arianto pindah ke Kabupaten Indragiri Hulu ,yang sebelum nya hanya sebagai Sekretaris di Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu .
Pada akhir tahun 2018 lalu Boike Sitinjak dilantik sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu oleh Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto SE hingga sekarang.
Tapi ada yang aneh dari Kepala Inspektorat yang sekarang yaitu tentang pengisian seluruh kegiatan yang ada pada Inspektorat ke dalam RUP .
Seperti Belanja Pelaksana Kegiatan Honorarium PNS, dwalam RUP tersebut sudah jelas ada penjelasan yang akan dilaksanakan ,ada Kode RUP, nama paket, volume dan Deskripsi , tapi semua kegiatan yang akan dilaksanakan tidak jelas misal nya , Belanja Pelaksana Kegiatan Honorarium PNS ; KODE RUP ; 20241006.Volume ; 1 Paket Januari s/d Agustus . Deskripsi ; ……… atau kosong .Pagu ; 172.300.000-, tanpa ada keterangan nya untuk apa dana yang paket nya untuk Belanja Pelaksana Kegiatan Honorarium PNS tapi tidak dijelas kan apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan .
Sementara seluruh Satker yang masuk dalam Swakelola RUP Kabupaten Indragiri Hulu menjelas kegiatan kegiatan yang ada pada Deskripsi , tapi pada Swakelola RUP INSPEKTORAT Kabupaten Indragiri Hulu kog kosong semua nya, apakah itu tidak salah ?, padahal Inspektorat itu adalah sebagai pengawas, harus nya dapat memberi contoh keseluruh Satker yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu bukan justru sebalik nya .
Jadi Swakelola RUP Inspektorat harus dipertanya kan , masa nama paket nya jelas tapi kegiatan nya tidak dijelas kan.
Ada 20 paket untuk Belanja Pelaksana Kegiatan Honorarium PNS dengan Pagu ; 1.188.090.000,- tapi kegiatan nya.tidak jelas peruntukan nya.
Ketua LSM Ber – Nas Kabupaten Indragiri Hulu Hatta Munir yang juga sebagai mantan anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu pada era Tahun 80 an dari Fraksi Golkar mengatakan kepada wartawan di Airmolek ,seperti nya para Pejabat sekarang ini sudah tidak ada memikir kan nasib rakyat , yang penting hidup nya senang dan setiap Tahun nya tetap diberikan jabatan oleh Pemimpin nya.
Seperti para Kepala Satker yang memiliki Anggaran yang sangat besar tapi tidak ada memiliki resiko yang besar , karena Anggaran yang dimilliki hanya Belanja Swakelola yang besar hingga mencapai puluhan Milliyar rupiah ,seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Indragiri Hulu bisa dikatakan tidak ada kegiatan untuk fisik ,seperti pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hanya untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan –Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS .yang besar nya mencapai Rp 3.278.175.000,-dan Belanja Jasa Pendukung Kegiatan sebesar Rp 1.513.140.000,-sementara Belanja untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah sebanyak 19 paket dengan Pagu Anggaran nya sebesar Rp 3.192.462.780 ,-.
Dia mengatakan Anggaran sebesar itu hanya dinikmati oleh segelintir Pegawai PNS yang ada di Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiti Hulu saja , coba kalau dibuat untuk pembangunan demi untuk mensejahterakan Masyarakat sekitar 50 persen saja dari Anggaran Swakelola yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pasti tidak menghambat kinerja pada Satker tersebut ujar Hatta Munir setengah Emosi .
Tapi itu mana ada dalam pikiran mereka yang ada pada pikiran para Kepala Satker adalah mendapat kan Honorarium sebanyak banyak nya selagi menjadi Pengguna Anggaran pada Satker yang dipimpin nya.
Jadi kalau untuk memikirkan Rakyat , itu hanya syarat untuk membuat kegiatan yang akan dilaksanakan pada pekerjaan pekerjaan tertentu terang nya .
Inspektorat juga , seharus nya bisa menjadi contoh dalam segala hal di seluruh Satker yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu ini ,tapi dalam pengisian Swakelola RUP saja Inspektorat sudah kurang memahami nya Kode RUP dibuat dengan jelas ,nama Paket juga dengan sangat jelas dibuat , Volume pekerjaan juga dengan jelas dibuat dan Pagu anggaran nya juga dibuat ,tetapi Deskripsi nya atau kegiatan yang akan dilaksakan kosong sama sekali , jadi pagu anggaran yang ada itu yang sudah jelas nama paket nya ,tapi kegiatan yang akan dilaksanakan kenapa tidak dicantumkan dalam paket swakelola ada apa ini Inspektorat
Karena paket dengan Deskripsi berbeda ,jadi paket Swakelola RUP pada Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu wajib dipertanya kan kata Hatta Munir dengan jelas.
Ketika hal itu kepada Kepala Inspektorat Boyke Sitinjak melalui telepon selurer nya tapi tidak ditanggapi padahal aktif dan tersambung.(Junus Samosir)
