Riau Optimis Pendidikan Riau Berkualitas
Pengalihan SMA/SMK bukan hambatan
PEKANBARU, Riau Andalas.com – Sesuai komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau optimis pendidikan di Riau berkualitas dan lebih baik. Meskipun kedepan tanggung jawab SMA sederajat menjadi tanggung jawab Pemprov Riau. Pasalnya pengalihan tabnggung jawab tersebut bukan merupakan hambatan bagi Riau untuk menuju pendidikan yang lebih baik dan berdaya saing ditingkat nasional.
Sebelumnya Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) Riau Dr Kamsol MM, menyampaikan, untuk meningkatkan pendidikan berkualitas tersebut Disdikbud Riau sudah memiliki berbagai program. Diantaranya meningkatkan kemampuan tenaga pengajar yang terus digesah disetiap kabupaten kota. Terutama tingkat SMA/SMK yang saat ini menjadi tanggung jawab provinsi.
Sedangkan untuk sistim pembelajaran di sekolah, ia juga telah membuat berbagai program dimana untuk tenaga pengajar dan sekolah. Dimana untuk pendidikan ini guru harus memiliki jiwa bertanggung jawab dengan profesi sebagai guru, yang juga menjadikan profesi ini sebagai ibadah.
Terkait adanya informasi moratorium Ujian Nasional (UN) yang sebelumnya direncanakan pemerintah pusat, ia belum tau kepastianya karena masih simpang siur yang sebagiannya tidak jadi di hentikan. Kendati demikian ia tetap menunggu keputusan dari pemerintah pusat dan siap menjalani pendidikan sesuai arahan dan aturan.
“Yang pasti untuk menuju pendidikan lebih berkualitas kedepan kita optimis dan komitmen dalam pelaksanaan. Terutama tahuan 2017 mendatang,” katanya.
Hal senda juga disampikan Gubernur Riau, jika menuju pendidikan berkualitas di daerah tersebut merupakan tanggung jawab Riau yang harus ditekankan. Karena pendidikan ini merupakan prioritas yang tidak bisa dikesampingkan. Untuk itu pemprov Riau harus optimis memiliki pendidikan lebih maju dan berkualitas.
Sedangkan terkait program pengalihan SMA/K pada provinsi, dalam waktu dekat ini ia akan melakukan pertemuan kembali dengan seluruh sekolah, disdikbud dan pihak lain terkait. Dimana pertemuan itu untuk meningkatkan komitmen sekolah dalam menjalankan pendidikan kedepan.
“Sebelumnya kita sudah lakukan pertemuan, dalam waktu dekat ini kita akan kembali melakukan pembahasan. Agar dalam pelaksanaan kedepan bisa lebih baik dan berjalan lancar,” kata Gubri.
Sedangkan terkait moratorium UN yang sebelumnya disampaikan pemerintah pusat. Gubri yang akrab disapa Andi Rachman ini tidak mau memberikan komentar, karena belum ada kepastian dan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Untuk itu kembali pada keputusan pusat.
“Saya tidak mau berkomentar masalah UN. Intinya kedepan Riau optimis untuk pendidikan berkualitas. Terutama tingkat SMA/SMK yang saat ini menjadi tanggung jawab provinsi,” tuturnya.
Disisi lain, ketua Komisi E DPRD Riau Masnur menyampaikan, untuk pendidikan ini bagaimanapun juga pemerintah harus optimis. Karena pendidikan itu juga merupakan marwah dan kemajuan daerah kedepan yang harus diisi dengan generasi yang berpengalaman, cerdas dan berkualitas.
Sedangkan untuk dukungan, DPRD Riau siap mendukung dan program pemprov Riau dalam memajukan pendidikan di daerah. Dimana sebelumnya DPRD Riau telah mengesahkan anggaran untuk pendidikan yang mencapai 30 persen dari APBD Riau. Sehingga anggaran tersebut bisa dimamfaatkan dengan sebaik-baiknya.
“Apapun program untuk pendidikan ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memajukan. Untuk itu semua pihak harus optimisme termasuk masyarakat sendiri,” ujarnya.
Sementara Pengamat Pendidikan Zakiman, kurang setuju dengan moratorium pemerintah pusat terkait Ujian Nasional (UN). Pasalnya UN tersebut merupakan salah satu sistim pendidikan untuk menguji kemampuan siswa dalam menjalani pelajaran selama satu tahun, sertam sistim dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM).
Bahkan UN tersebut katanya, juga bertujuan untuk menunjukan keberhasilan siswa dalam memilki moral dan keterampilan. Sehingga akan sedikit beperngaruh pada sistim pendidikan.
Memang tambahnya, Selama ini UN untuk penentuan tingkat kelulusan siswa, tapi sebelumnya telah di terapkan tidak lagi sebagai penentu, dan hasilnya juga bagus karena tidak ada lagi momok yang menjadi beban bagi siswa. Untuk itu tidak perlu UN tersebut dihapuskan karena bagaimanapun juga UN sangat berpengaruh terhadap siswa.
“Yang dirubah itu bukan pada UN, tapi sistim pembelajaran, bagaimana untuk meningkatkan pembelajaran disekolah lebih baik lagi,” katanya tidak setuju moratorium UN tetap dilaksanakan pemerintah.
Lebih jauh katanya, untuk meluluskan siswa itu tidak mudah, siswa yang lulus itu wajib memiliki Moral dan keterampilan, karena itu terkait masa depan siswa yang menjadi tanggung jawab dan moral dan keberhasilan bagi sekolah, khususnya pada tenaga pengajar atau guru.
“Sesuai informasi yang kita dapat, moratorium UN itu banyak kontra, mudah-mudahan bisa dipertimbangkan pemerintah pusat dan membatalkan moratorium itu,” tutur manatan ketua PGRI Kota Pekanbaru ini. (Dre
