Rasionalisasi Anggaran Dewan Mulai Bahas Pencoretan Kegiatan
PEKANBARU, Riau Andalas.com– Anggota DPRD Riau mulai bahas dan wacanakan penghapusan anggaran beberapa kegiatan Pemprov Riau. Hal tersebut menimbang rasionalisasi anggaran yang dilaksanakan Pemprov Riau. Diantaranya kegiatan diluar kewenangan SKPD seperti yang berada di Dinas Bina Marga dan Ciptada Riau.
Menurut Wakil Ketua DPRd Riau Noviwaldy Jusman, pencoretan anggaran tersebut bertujuan untuk memaksimalkan kegiatan lain yang bisa diutamakan. Dimana anggaran yang dicoret tersebut bisa dialihkan pada kegiatan yang lebih dibutuhkan da diutamakan untuk masyarakat.
“Sebelumnya kita juga terima laporan banyak kegiatan SKPD yang tidak bisa dijalankan. Karena tidak memiliki kewenangan. Seperti di Dinas Ciptatada Riau. Untuk kita akan hapus dan alihkan pada kegiatan lain yang membutuhkan,” kata Noviwaldi.
Dijelaskanya, meskipun anggaran tersebut tidak dihapuskan, ia tidak yakin akan berjalan. Karena proses penyaluran kegiatanya memakan waktu, yang harus dikoordinasikan dengan pihak kabupaen kota selaku pelaksana.
“Kabupaten kota sendiri belum tau bisa menjalankan, karena kegiatan yang ada juga tidak berjalan maksimal,” ujar Politisi Demokrad ini penghapusan beberapa kegiatan tersebut akan sangat berdampak pada rasionalisasi anggaran yang diselenggarakan pemerintah Riau.
Hal senada juga disampaikan, Sekertaris Komisi D Asri Auzar. Dikataknya, rasionalisasi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau itu akan dilakukan pada APBD Perubahan 2016 depan. Kendati demikian pemerintah masih mengutamakan kegiatan yang lebuh dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti pembangunan Jembatan Siak IV yang sudah direncanakan akan dianggarkan tahun ini.
“Siak IV ini selain sudah lama terkatung, juga dibutuhkan masyarakat. Maka itu pihaknya akan mendukung kelanjutanya dilaksanakan Dinas Bina Marga Riau,” jelasnya.
Sedangkan untuk proses pembahasanya, ia mengatakan tinggal menunggu KUA PPAS APBD P dari Pemprov Riau, maka banggar akan membahas penjadwalan pembahasan APBDP kedepan.
Disisi lain Kepala Dinas Ciptada Riau Dwi Agus Sumarno, menyampaikan, sangat mendukung pernyataan DPRD Riau coret kegiatan yang diluar kewenangan SKPD. Karena anggaran tersebut memang tidak bisa dilaksanakan SKPD yang berbenturan dengan aturan.
Dijelaskanya, jika anggaran itu dihapuskan, pihaknya akan lebih fokus pada kegiatan yang merupakan kewenangan Ciptada. Bahkan rendahnya perealisasian Ciptada selama ini juga dinilai dari total anggaran bedar yang tidak bisa dijalankan. Namun kalau sudah dihapus perealisasian akan terlihat dari jumlah yang ada dan sudah berjalan.
“Kita yakinkan, jika kegiatan itu dihapuskan, perealisasian Ciptada Akhir tahun akan tembus 90 persen. Karena akan dihitung dari anggaran yang bisa dijalankan. Maka itu kita dukung Dewan hapuskan kegiatan yang diluar kewenangan SKPD,” tutur Dwi. (Dri)
