Pengalaman 2015, Dewan Desak Gubri bertindak Tegas
*Terutama pada 10 SKPD Berapor Merah
PEKANBARU, Riau Andalas.com-Berpengalaman dari anggaran APBD 2015 yang mengendap dan tidak bisa dipergunakan, DPRD Riau desak Gubernur Riau (Gubri) Arsyad Juliandi Rachman bertindak tegas pada SKPD Lingkungan Pemprov Riau. Terutama 10 SKPD sebelumnya yang masuk dalam rapor merah perealisasian anggaran.
Menurut DPRD Riau desakan tersebut juga menimbang waktu yang semakin singkat untuk perealisasian anggaran. Tambah lagi saat ini sudah memasuki bulan sembilan tahun anggaran 2016. Sementara penyerapan anggaran masih minim yang seharusnya sudah diposisi 70 persen.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Riau Muhammad Adil, penindakan yang harus lebih ditegaskan Guberi pada 10 SKPD tersebut, terkait kemampuan kinerja pejabat intansi. Karena memang sudah terbukti tidak bisa memberikan perubahan pada daerah maupun untuk masyarakat. Sehingga percuma saja selama ini diberikan anggaran besar dan karena tidak bisa menggunakan.
“Gubri harus bertindak tegas, bagi yang terbukti tidak mampu itu ganti saja. Agar tidak mengganggu pada program Pemerintah untuk masyarakat,” tegas Adil.
Dijelaskan Adil, bebebrapa bulan lagi pembahasan APBD 2016 sudah mulai dibahas dan susun. Seharusnya dalam penyusunan anggaran lanjutan itu perealisasian anggaran APBD Murni sudah berjalan separuh. Sehingga pembahasan mengarah pada program lanjutan yang tidak hanya seputar anggaran murni yang tidak berjalan.
“Dengan kondisi saat ini, kita kawatir kejadian tahun 2015 terulang kembali. Yang mana anggaran hanya mengendap di bank dan tidak bisa digunakan,” jelasnya.
Bahkan kata Anggota DPRD Riau Dapil Meranti ini, anggaran yang mengendap di Bank tersebut juga tidak tanggung-tanggung yang jumlahnya mencapai 2,8 triliun. Pada hal anggaran itu mampu untuk mensejahterakan masyarakat Riau dan pembangunan insfrastruktur yang saat ini belum merata di Riau.
“Kita berharap ini jadi pertimbangan bagi kepala daerah. Agar kedepan tidak lagi ada anggaran yang mengendap dan tidak bisa digunakan,” ujarnya.
Lebih jauh katanya, adapun 10 SKPD yang mendapatkan rapor merah tersebut, diantaranya, Dinas Komunikasi Informasi, ESDM, RS Petala Bumi, Dinas perikanan, Disdikbud dan lainya yang harus segera di evaluasi Gubri. Karena ini merupakan urusan gubri.
“Jika tidak maka kedepanya akan terus begini dan tidak akan ada perubahan. Masak habisin anggaran saja tidak bisa,” tutur Adil minta Gubri belajar sama dirinya jika tidak bisa habiskan anggaran untuk kegiatan. (Dri)
