Pemerintah Jokowi-JK Masih Gagal turunkan Utang Luar Negeri.
PEKANBARU, Riauandalas.com– Beberapa poin janji Jokowi-JK yang dianggap tidak sesuai dengan semangat awal diantaranya adalah persoalan utang luar negeri yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Apalagi hingga tahun ini utang negara disampaikan Ziaul hampir menyentuh angka Rp4.000 triliun.
Ziaul yang merupakan sekjen Bem Teknik dan juga kader dari Himpunan Mahasiswa Islam Rokan Hulu
“Berdasarkan data yang kita himpun dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jumlah utang pemerintah di akhir 2014 tercatat Rp2.604,93 triliun. Dan hingga akhir Mei 2017 lalu, jumlah total utang luar negeri Indonesia mencapai Rp3.672,33 triliun. Jumlah utang luar negeri RI meningkat hingga Rp 1.067,4 triliun sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 hingga Mei 2017,” terangnya.
Kondisi tidak sehat ini pun ditambah dengan beberapa poin janji Jokowi-JK yang tidak terlaksana dengan baik, yakni dibukanya keran ekspor beras, padahal ketika berkampanye di tahun 2014 lalu keduanya sepakat untuk tidak ekspor di sektor pangan.ada apa ini?
Kemudian ada juga janji kampanye Jokowi-JK yang sampai saat ini belum terlaksana yakni menarik kembali perusahaan telekomunikasi Indosat ke tangan pemerintah Indonesia.
Kemudian menurut Ziaul, beberapa janji lainnya adalah; Tidak akan melakukan bagi-bagi kekuasaan, tidak menaikan harga BBM. Selanjutnya ingin menciptakan 10 juta lapangan kerja, tidak akan utang dengan Luar Negeri lagi dan akan mempersulit Investasi Asing.
Selanjutnya adalah semangat untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, membangkitkan Industri mobil nasional, Jaksa Agung bukan dari partai politik melainkan dari kalangan profesional, dan tidak impor pangan. Seluruh janji tersebut dinilai Ziaul telah gagal dilaksanakan di pemerintahan Jokowi-JK itu.bohong!!
Untuk itulah, Ziaul mengingatkan kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk tidak mengelola negara seperti perusahaan penyedia layanan simpan pinjam saja.
“Jokowi – JK kalau mau mengelolah negara hanya selayaknya korporasi simpan pinjam, sebaiknya segera turun dari jabatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ziaul juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat dan rakyat Indonesia untuk lebih cerdas dan tidak mudah terjebak pada opini pencitraan semata oleh pemerintah.
“Mengajak rakyat untuk tidak terjebak terhadap politik praktis, dan pencitraan
dan bersama-sama rakyat, buruh, tani dan nelayan bisa menjadikan Indonesia lebih kuat,” tutupnya.(*)
