Paripurna DPRD Perubahan atas Perda No.10 tahun 2002
PEKANBARU, Riauandalas.com – DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Paripurna, Senin (11/1/2021) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau.
Rapat dipimpin oleh Agung Nugroho sebagai pimpinan sidang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Hardianto.
Paripurna ini dihadiri ketua atau perwakilan komisi dan ketua atau perwakilan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau seperti Fraksi Golkar, Karmila Sari, Sewitri, Sulastri, Parisman Ihwan, Yanti Komala Sari, Fraksi PDIP Syafaruddin Poti, Almainis, Iwandi, Sugeng Pranoto, Fraksi Demokrat Kelmi Amri, Fraksi Gerindra Nurzafri, Marwan Yohanis, Fraksi PAN Zulfi Mursal, Fraksi PKS Markarius Anwar, Fraksi PKB Abu Khoiri, Sugianto, Fraksi Gabungan, M. Arpah, beserta anggota DPRD Provinsi Riau lainnya yang mengikuti rapat paripurna ini secara virtual dikarenakan protokol kesehatan dimasa pandemi.
Pemerintah Provinsi Riau dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Riau Edy Natar Nasution, dan Forkopimda Riau.
Agenda pertama mengenai Penyampaian Jawaban Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan atas Perda No.10 tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah sekaligus Pembentukan Pansus.
Jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution.
Selanjutnya pembacaan keanggotaan panitia khusus pembahasan rancangan perda tentang perubahan atas Perda no.10 tahun 2002 tentang perubahan bentuk badan hukum bank pembangunan daerah Riau dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) bank pembangunan daerah.
Kemudian, agenda kedua mengenai penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rehabilitas Hutan dan Lahan Kritis oleh DPRD Provinsi Riau. Rancangan ini disampaikan oleh Yanti Komala Sari dari Fraksi Golkar.
Lalu, dilanjutkan dengan penyerahan Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rehabilitas Hutan dan Lahan Kritis oleh DPRD Provinsi Riau kepada Wakil Gubernur Riau.
www.dprd.riau.go.id
