Masyarakat Riau Menderita Diatas Harta Berlimpah

Tidak ada komentar 363 views
example banner

20160409_125433

Bukti Kinerja SKPD Riau tak miliki kreatif

Pekanbaru, Riau Andalas.com-Anggota DPRD Riau kembali kritik kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Pasalnya, kinerja yang dijalankan SKPD Riau selama ini tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga program yang dibuat bukan merupakan kretif sendiri dan copy paste dari daerah lain. Sehingga pelaksanaan tidak sesuai dengan kondisi dilapangan dan tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal.

Demikian disampaikan Anggota DPRD Riau Makmun Solihin. Dikatakannya program yang diambil dari daerah lain tersebut permasalahanya belum tentu sama dengan kondisi yang ada di Riau. Sehingga saat pelaksanaan tidak mencapai sasaran dan sulit untuk dirralisasikan.

Mencontoh program daerah lain tersebut katanya, sangat bagus dilakukan apa lagi mencontoh daerah yang berhasil dan sukses. Namun, mencontoh itu bukan berarti copy paste secara keseluruhan. Tapi juga harus ada kreatif sendiri dalam pengembangan. Terutama dalam program kesejahterakan masyarakat.

“Kalau semuanya hanya copy paste, SKPD tidak akan bisa menjalankan. Buktinya hingga kini program tidak berjalan. Sehingga masyarakat Riau tidak merasakan program kesejahteraan dari pemerintah,” katanya.

Menurutnya, untuk menjalankan program itu SKPD harus memiliki rancangan program yang matang. Terutama dalam menerima aspirasi masyarakat. karena untuk kesejahteraan masyarakat itu sudah pasti diambil dari keluhan masyarakat. Sementara selama ini program itu yang tidak ada di pemerintahan Riau. Sehingga apirasi masyarakat tidak pernah terakomodir dan direalisasikan secara maksimal. “Salah satunya dalam penyaluran dan Bansos yang saat ini tidak berjalan. Pada hal masyarakat sangat membutuhkan bahkan sudah menjerit minta bantuan pada pemerintah,” ujar Makmun Solihin.

Selain itu katanya, penyaluran dana bansos sebelumnya juga tidak tidak terlaksana dengan baik dan tidak tepat sasaran. Untuk itu penyaluran dana Bansos ini butuh aturan baru agar penyaluranya sesuai dengan tujuan penganggaran.

Hal senada juga ditambahkan, Anggota Legislator Riau Karmila sari. Dimana ia lebih menekan pada kepala daerah dalam hal ini Gubernur Riau bisa mengevaluasi kinerja para SKPD yang dinilai tidak berkualitas dalam membuat program kerja. Karena percuma mengangkat pejabat yang tidak bisa berkerja dan hanya menghandalkan perintah dari pimpinan.

“Jika semua program iti masih merupakan ide atau perintah dari Gubernur, untuk apa fungsi Kepala SKPD. Maka itu kembali kepada gunernur dalam menyikapi hal ini. Apa lagi minimnya peyerapan anggaran Riau sudah hampiri memasuki dua tahun belakangan ini yang menyebankan silva makin tinggi,” tuturnya. (Dri)***